Mataram | Anggota Fraksi Gerindra, Iwan Panjidinata, SE mengatakan mendukung untuk membentuk Satgas guna mengawasi pertambangan di NTB.
“Kami telah melaksanakan RDP dengan ESDM NTB. Hasil rekomendasi kami sepakat mendukung membentuk Satgas dan penganggaran,” kata, Iwan Panji, Rabu (5/2/2025).
Dia juga meminta WNA di Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan sweeping guna memastikan tidak menyalahi izin saat bekerja.
“Usulan saya seluruh WNA di Kabupaten Sumbawa disweeping dan dipulangkan. Karena banyak yang tidak melengkapi dokumen,” tegasnya.
Dia mengatakan telah mengetahui sengkarut blok Seloto sejak lama. Dampak dari pertambangan ilegal di sana menyebabkan banjir yang dapat merusak sawah warga dan membunuh ternak warga.
“Saya yang terima demo masyarakat Seloto. Kita pahami blok Seloto cukup besar dan manfaat tidak bisa dinikmati masyarakat Seloto. Dampaknya besar seperti banjir akibat dari menambang ilegal,” katanya.
Dia mengatakan sepakat jika tambang Seloto dikerjakan melalui Bumdes yang tentunya ada pendapatan untuk daerah
“Saya lebih sepakat Seloto dikerjakan profesional melalui Bumdes. Itu lebih baik untuk masyarakat. Kalau WNA sangat tidak ada manfaatnya. Pendapatan daerah tidak dapat tapi masyarakat terkena dampak,” bebernya.
Sebagai ikhtiar untuk membantu membentuk Satgas pertambangan, dia bersama dewan Dapil V NTB Sumbawa – KSB sepakat menggunakan anggaran melalui Pokir mereka.
“Kami Dapil V NTB Sumbawa – NTB siap memberikan Pokir kami untuk membentuk Satgas pertambangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Lombok Global Institute (Logis) M. Fihiruddin meminta lokasi tambang diduga ilegal di Blok Seloto Dusun Jorok Liang, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat untuk ditutup. Desakan tersebut disampaikan saat hearing bersama Komisi IV DPRD NTB, Selasa 4 Februari 2025.
Dia mengatakan dulu tambang tersebut sempat ditutup atas desakan masyarakat. Namun tambang tersebut kini rencananya akan dibuka kembali dengan bertopeng koperasi.
Fihir mengatakan kelemahan pengawasan tambang ilegal di NTB karena tidak memiliki Satgas Penerbitan Tambang.
“Kenapa pengawasan tambang ilegal kita lemah, karena kita tidak punya Satgas Penertiban Tambang. Dinas Kehutanan jangankan bentuk Satgas, anggaran untuk tinjau tambang juga enggak ada,” ujarnya.
Dia mengatakan dengan sistem OSS saat ini mempermudah mengelola tambang. Namun kelemahannya pengawasan kurang maksimal.
“Jadi dengan sistem OSS orang dari luar bisa mudah kelola tambang. Ini perlu diperketat,” tegasnya.
