Biaya Pilkada Serentak 2020 di NTB Capai 147,3 Milyar

  • Bagikan

(Foto Ist : Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud)

InsideNTB.com, Mataram – Sesuai dengan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2020, seluruh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak.

Total biaya yang dihibahkan oleh 7 Pemkab dan Pemkot kepada KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara pemilihan serentak sebesar Rp. 147.468.100.000,- dengan rincian:

1. Bima Rp. 24.668.000.000,-
2. Lombok Utara Rp. 16.200.000.000,-
3. Sumbawa Rp. 25.000.100.000,-
4. Lombok Tengah Rp. 28.000.000.000,-
5. Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000,-
6. Kota Mataram Rp. 25.000.000.000,-
7. Dompu Rp. 15.000.000.000,-

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan dalam tahapan pemilihan serentak 2020 mendatang telah dijadwalkan penandatanganan NPHD dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

Tercatat Kabupaten Bima yang pertama kali melaksanakan penandatangan NPHD pada tanggal 28 September 2019.

“Meskipun Kabupaten Bima bukan daerah yang pertama melaksanakan penandatangan NPHD, namun Alhamdulillah Provinsi NTB adalah Provinsi pertama yang menuntaskan penandatanganan NPHD seratus persen, ini patut kita syukuri,” ujar Suhardi Soud, Sabtu (05/10) seperti rilis di laman Facebook KPU NTB.

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan proses pengusulan anggaran pemilihan serentak tahun 2020 telah berjalan cukup lama. KPU Kabupaten/Kota telah mengajukan proposal usulan anggaran sejak bulan Mei 2019, pasca berakhirnya pemungutan suara Pemilu 2019.

Serangkaian pembahasan telah dilalui oleh KPU Kabupaten/Kota bersama TAPD masing-masing, sehingga disepakati nominal yang ditandatangani dalam NPHD.

“Proses selanjutnya adalah pembukaan rekening dan meregister anggaran ke kementerian keuangan, atau memasukkan anggaran tersebut kedalam APBN, karena standar yang akan digunakan dalam penggunaan dana hibah ini mengikuti mekanisme APBN,” tukasnya.(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!