InsideNTB.com, Sumbawa Barat – Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat mendapat bantuan sejumlah 100 unit Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dari Kementrian Sosial RI Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II.
Dari 100 unit (RS-Rutilahu) bantuan dari Kemensos RI tersebut, yang tersebar di empat Kecamatan diantaranya wilayah kecamatan Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Seteluk.
Data sejumlah penerima tersebut mulai di verifikasi Tahun 2017 dan realisasinya di Tahun 2019. Dari 100 unit Rutilahu Kecamatan Taliwang mendapatkan bantuan sebanyak 50 unit, untuk Kecamatan Brang Rea sebanyak 30 unit, untuk Kecamatan Jereweh sebanyak 10 unit dan untuk Kecamatan Seteluk sebanyak 10 unit.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kepala Bidang Fakir Miskin Amin Sugiono, saat ditemui diruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu mengaku, bahwa proses pemberian bantuan tersebut langsung pada penerima melalui ketua kelompok yang ditunjuk oleh salah satu dari penerima.
Sebelumnya Pemdes sudah berkoordinasi kedinas terkait untuk diberikan data penerima dan jumlah penerima, tetapi hingga kini belum juga diberikan data penerima bantuan.
“Kami harap dinas terkait juga berkoordinasi ke pemdes, agar desa mengetahui bahwa ada Bansos Rutilahu selain Korban Gempa, minimal bisa memberikan keterangan terhadap informasi miring dan segera bisa diselesaikan,” terang Amin.
Disinggung terkait kenapa program Bansos Rutilahu ini tidak melalui dinas teknis (DPU-Red.)? Kata dia, untuk bansos ini memang program khusus kementrian Sosial dan di berikan langsung kepenerima, hanya saja melalui dinas Sosial kabupaten sebagai pengawasan.
Ditanya kembali terkait kendala dilapangan yang terindikasi adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dengan dalih biaya adminitrasi dan biaya tidak terduga lainnya? Menurutnya, sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait hal tersebut, bila memang terjadi adanya dugaan tersebut kami dari dinas segera turun dan menindaklanjuti agar bansos tersebut tidak di salah gunakan.
“Dinas menekankan bahwa anggaran bantuan tersebut murni dibelanjakan barang dan tidak ada biaya adminitrasi maupun ongkos tukang, karena sistematisnya jelas dikerjakan secara bergotong royong,” tegasnya.
“Saat ini, dinas sudah melakukan pengawasan dengan menurunkan tim untuk memantau sejauh mana progres pelaksanaan bantuan diawali diwilayah kecamatan Brang Rea,” tukasnya menambahkan.
Terpisah, Pejabat sementara Kepala Desa Labuhan Lalar Muner, S.Kep, di konfirmasi media, Selasa (29/10) Kemarin, mengaku, terkait Bansos dan informasi yang diterima oleh Desa sebelumnya, justru dari masyarakat bukan dari dinas terkait.
Kata Muner menjelaskan, menurut data By name by adress itu tidak ada bahkan informasinya masyarakat sebagai penerima terwakili dari lobi-lobi khusus. Namun, karena pada proses bantuan Kemensos tersebut yang diberikan kesetiap Kabupaten/Kota di Indonesia perlu ada lobi sehingga, tim tadi mengunakan sistem jemput bola.
“Dari lobi-lobi khusus inilah yang mengarahkan Bansos tadi bisa dirasakan oleh masyarakat labuhan lalar,” akunya sambil menerangkan informasi yang diterima.
Informasi lain, yang di himpun media, kepala Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar yang sekaligus ketua kelompok penerima bantuan, Yon Anwar, mengaku untuk bantuan sosial Rutilahu dari kementrian seluruh penerima diarahkan untuk menyisipkan sejumlah uang dari total anggaran dari 15.000.000,- yang terbelanja senilai 12.000.000,-.
“Sisanya sebagai biaya adminitrasi dan ongkos tukang,” kata dia singkatnya.(ID/Kebas)
