Penggiat Sosmed KSB Nilai Pesan Politik PDIP Mengarah ke Ulama

  • Bagikan

(Foto Ilustrasi)

InsideNTB.com, Sumbawa Barat – Medsos adalah manifestasi kebebasan rakyat, apalagi saat ini dinamika Politik Pilkada Sumbawa Barat 2020 semakin menarik. Pasalnya, PDI Perjuangan telah membuktikan diri sebagai trigger atau penentu. Jadi episentrum politik.

“Kita bacanya begitu. Dikalah opini mayoritas seolah dibangun Pilkada sudah final, PDIP justru menetralisir atau mengcounter halus,” kata tokoh dan penggiat Medsos Sumbawa Barat, Heri M.Saleh, Selasa (29/10) petang di Taliwang.

Menurutnya, PDIP menegaskan bahwa simbol mereka berkekuatan hukum dan menentukan arah politik Pilkada di Sumbawa Barat. Kasarnya, tak ada Paslon pasti jika bukan keputusan PDIP.

Kyai Syamsul juga kata dia, menarik di simak. Sikap tenang dan santunnya menunjukkan bahwa justru dirinyalah yang tanpa beban. Orang yang tanpa beban biasanya kuat.

“Kepatuhan dan loyalitasnya hanya melamar wakil H. Musyafirin di Pilkada melalui PDIP menjadi poin penting. Pak Kyai menurut saya bukan hanya melamar jadi wakil, tapi mentasbihkan diri menjadi kader PDIP,” katanya santai.

Jadi kata dia, tak salah jika instruksi DPP PDIP yang memprioritaskan gandeng ulama menjadi semakin mengerucut di Pilkada 2020 mendatang.

Sebelumnya, ketua DPC PDI P Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, memahami langkah H.W. Musyafirin sebagai langkah untuk membangun koalisi dengan lintas partai termasuk dengan beberapa pimpinan parpol sendiri.

Ini dikatakan Kahar, menyikapi laporan informasi pendaftaran Musyafirin dengan pasangannya ke PKPI dan Nasdem baru baru ini. Dalam konteks tadi, menurut ketua DPRD ini merupakan langkah biasa saja atau lumrah.

Posisi Musyafirin sebagai wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI P NTB, kata Kahar, wajar melakukan langkah politik sebagai bagian dari komunikasi dan koalisi untuk pemenangan di Pilkada nanti.

“Tapi jika menyangkut penetapan calon pasangan, etikanya proses itu pasti melalui Internal DPC PDI P. Dan ini sedang dalam proses penggodokan partai,” katanya.

Kaharuddin Umar intinya memberi pesan kepada masyarakat agar mampu membedakan mana langkah politik yang dilakukan Musyafirin sebagai wakil ketua Bappilu dengan keputusan penetapan pasangan calon di Internal PDI P. Keputusan partai soal siapa pasangan Musyafirin belum ada.

Hanya saja, jika ditanya PDI P sudah memproses atau menetapkan nama pasangan calon ke DPP, Kahar menjawab semuanya masih diproses berjenjang. Urusan pendaftaran menurut Kahar, etikanya memang harus ditangani DPC. Tapi untuk urusan lobi koalisi itu hak dan kewenangan Musyafirin.

” Saya fikir gak ada masalah” tegas, Kahar.

Terkait dengan pendaftaran Musyafirin berpasangan dengan Fud Saifuddin ke PKPI, Kahar menyebutkan tidak perlu sepengetahuan DPC. Dan DPC tidak mengutus kader atau perwakilan Parpol untuk mendampingi pendaftaran tersebut, karena memang bukan Rama DPC.

“Rana DPC untuk menentukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masih berproses di internal,” demikian, Kahar.

Sebagaimana diketahui, keputusan Internal DPC PDI P Sumbawa Barat dan DPW NTB sangat menentukan siapa pasangan Musyafirin sebagai bakal calon yang di usung partai berlambangkan moncong putih itu. Belum jelasnya siapa pasangan yang direkomendasikan mendampingi Musyafirin sementara ini mematahkan berbagai spekulasi siapa pasangan majunya Bupati Sumbawa Barat tersebut.(ID/Kebas)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!