InsideNTB.com, Sumbawa Barat – Kecewa, itulah ungkapan warga Sumbawa Barat hari ini kepada para pemangku kebijakan di Kabupaten Pariri Lema Bariri. Kekecewaan tersebut lantaran warga tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini.
Atas rasa kekecewaannya, belasan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) melakukan aksi demo mendesak Pemkab Sumbawa Barat untuk segera mengatasi angka pengangguran yang kian hari kian meningkat.
Pantauan media di lokasi, aksi demo GMSBMK dijaga ketat oleh anggota Polres dan Satpol PP yang berlangsung di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat, Komplek KTC, Kamis (16/7/2020).
Terlihat massa aksi geram dengan kinerja Pemkab Sumbawa Barat selama ini tidak mampu menyelesaikan persoalan terkait pengangguran, padahal di KSB sendiri memiliki tambang emas terbesar. Bahkan mereka juga menyoroti kinerja Eksekutif dan Legislatif yang terkesan tidak maksimal dalam menyelesaikan persoalaan ketenagakerjaan.
GMSBMK juga, menuntut oknum pemerintah yang diduga terlibat menjadi calo dalam setiap melakukan rekrutmen tenaga kerja di wilayah lingkar tambang PT. AMNT. Bahkan, ada sebagian karyawan lokal hingga saat ini masih di blacklist oleh perusahaan. Bukan hanya itu, massa juga tidak setuju jika pemerintah melakukan penutupan terhadap persoalaan tambang rakyat.
Tak hanya itu, massa aksi juga pertanyakan terkait penyaluran anggaran covid-19 karena selama ini dinilai tidak transparan dan tidak jelas. Bahkan mereka mendesak anggaran covid tersebut untuk di buka kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Koordinator aksi, Rohyatil Wahyuni Bourhany dalam orasinya meminta agar Pemerintah KSB segera menyelesaikan persoalan pengangguran dan berbagai persoalaan lainnya termasuk keterbukaan terkait anggaran covid-19.
“Realitas hari ini yang terjadi pelayanan publik masih semerawut dan jauh dari harapan. Sehingga belum mampu menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kami menilai pemerintah lamban dalam menanggapi isu terkait pengangguran selama ini,” kata Yuni dalam orasinya.
Selain Yuni, massa aksi lainnya menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang tidak memberikan solusi konkrit terhadap pengangguran yang hingga kini kian meningkat.
“Kami datang kesini hanya ingin bapak Bupati menemui kami. Beliau orang tua kami, hanya itu tidak lebih,” ujarnya.
Menanggapi tuntuntan massa aksi Sekretaris Daerah KSB H. Abdul Azis, SH.MH, didampingi, Kabag Humas KSB Abdul Muis, Kadis Disnakertran, Ir.H.Muslimin dan pejabat lainnya, langsung menemui aksi massa.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan para pendemo terkait transparansi anggaran covid-19, dirinya mengaku sebagai ketua harian Satgas covid-19 akan mengawal penuh dan bertanggung jawab terhadap setiap penggunaan anggaran covid-19.
Anggaran Covid-19, lanjutnya sudah sangat jelas dalam penyaluran dan peruntukan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, jika ada kekurangan dalam tahapan penyaluran, maka pihaknya akan memperbaikinya.
“Anggaran covid-19 ini sudah kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak, karena anggaran ini tidak mungkin disalahgunakan, itu tetap dalam pantauan kami. Jika memang dilapangan ditemukan ada oknum, maka segera laporkan kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti” tegasnya.
Selanjutnya, terkait masalah tambang PT AMNT, dirinya mengatakan, bahwa itu bukan menjadi kewajiban pemerintah KSB akan tetapi pemerintah KSB hanya mampu membantu memfasilitasi dan secara regulasi ada di tingkat provinsi NTB.
Sementara, Kadisnaker Ir.H.Muslimin menyampaikan, bahwa masalah penggangguran yang berada di KSB saat ini, pihaknya sudah melakukan upaya untuk bekerja pada 108 perusahaan yang beroperasi di lingkar tambang, baik pada perusahaan regional dan swasta. Sehingga hampir 52 persen tenaga lokal, baik skill dan non skill sudah terserap dan bekerja.
“Khusus karyawan lokal yang non skill kita akan usahakan 100 persen untuk di rekrut. Kami sudah lakukan upaya untuk bisa di akomodir pihak manajemen perusahaan di lingkar tambang. Intinya, mohon bersabar untuk para pencari kerja,” ujarnya.
Pertemuan tersebut, sempat memanas namun akhirnya dapat segera teratasi. Aksi kembali berlanjut dan massa aksi nekat ingin bertemu Bupati, namun sayang pemimpin daerah tidak berada di tempat, sehingga massa aksi membubarkan diri.(ID/S)
