Otoritas KPH Pemprov Berhasil Cegah Karhutla di Sumbawa Barat

Sumbawa Barat, insidentb.com | Otoritas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah tiga, Dinas Kehutanan Provinsi, berhasil mempertahankan status Zero Kebakaran Hutan  dan Lahan (Karhutla) di wilayah hutan lindung Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Musim kemarau dan potensi Elnino (pergantian cuaca ekstrem) di Sumbawa Barat, berhasil dikendalikan otoritas KPH setempat dengan masifnya monitoring dan pengendalian serta pencegahan titik panas (hotspot) potensi Karhutlah.

“Kita mengawasi dan mengendalikan sedikitnya 121.329 hektar kawasan hutan lindung. Kendati personel terbatas, namun disiplin monitoring dan pengawasan menjadi prioritas,” kata, Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  (KSDAE) KPH Wilayah Tiga Sumbawa Barat, Heri Kusmanto, S.Adm, MM.Inov, Senin, (9/11/2026).

(Foto ist: Tim Patroli Perlindungan Kasawan Hutan Wilayah Tiga Sumbawa Barat)

Otoritas KPH setempat memperlihat sejumlah monitoring kegiatan peninjauan dan pengawasan di berbagai titik wilayah kawasan yang berpotensi terkena Karhutlah tadi.

Heri Kusmanto mengingatkan, bahwa personel terus disiagakan dikawasan rawan hotspot tadi. Salah satunya di wilayah Seteluk, Poto Tano hingga Talonang. Perhatian terhadap pencegahan Karhutlah memang menjadi atensi pimpinan atau Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

“Dari data kita kerawanan tertinggi ada di Kecamatan Seteluk. Karena kawasan hutan yang cukup luas. Kita sebar petugas disana dengan peralatan guna mencegah gesekan ranting dan pohon pemicu Karhutlah. Terutama mencegah aktivitas pembakaran sporadis untuk perladangan. Semuanya kita awasi pak,”demikian, Heri Kusmanto.

Data Badan Penaggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyebutkan, NTB berada di peringkat ke-6 nasional dalam hal luas dan tingkat kerawanan Karhutla di Indonesia.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Kehutanan periode Januari hingga 20 Juli 2026, luas Karhutla di NTB telah mencapai 8.895,43 hektare, meningkat tajam dari periode sebelumnya yang tercatat seluas 5.759,19 hektare.

Bahkan, pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kekeringan, Kebakaran Hutan, dan Lahan (Karhutla) di seluruh wilayah NTB.*