Segera Tetapkan Oknum Kepala Syahbandar Tersangka
Sumbawa Barat | Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) didukung aliansi LSM seperti Semut Merah mengumumkan rencana aksi unjuk kepung Pelabuhan Benete, jilid II pekan depan.
“Kita terus mempersiapkan rencana aksi tahap ke dua dan selanjutnya. Sampai Polda NTB menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi dan kebocoran Penerimaan pajak negara akibat bisnis gelap oknum pejabat Syahbandar setempat,” kata, Ketua GMAK Sumbawa Barat, Gusty Lanang Medyar, dalam siaran persnya, Jum’at (3/11/2023).
Meski, dalam aksi jilid pertama, GMAK dan otoritas Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) bersepakat untuk melaksanakan pertemuan yang diusulkan GMAK untuk di mediasi Kapolres Sumbawa Barat, pekan depan, aliansi tetap memastikan aksi unjuk rasa tidak berhenti.
Aliansi menilai, dugaan kesewenang wenangan oknum kepala Syahbandar dan oknum pengusaha keturunan yang terus terusan memonopoli, usaha Bongkar muat, keagenan dan tracking atau angkutan transportasi barang di Pelabuhan Benete, harus diretas.
” Kami minta bapak Kapolda melalui Kapolres Sumbawa Barat mempercepat proses penyidikan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset negara yang menyebabkan setoran pajak bocor milyaran rupiah,” ujar, Gusty alias Joy.
Ketua LSM Semut Merah, Fikri Insani, memastikan aksi akan dilakukan dalam pekan depan. Ia menyebut, kekuatan massa akan dilipat gandakan.
Masalah monopoli dan konflik antar pengusaha lokal yang dipicu dugaan persekongkolan jahat antara oknum pengusaha taipan atau keturunan dan oknum kepala syahbandar setempat, menjadi masalah serius.
Ia mendesak Kementerian perhubungan segera mencopot Kepala Syahbandar sebab terlalu banyak skandal dugaan pemerasan dan intimidasi vendor pemilik barang dan kapal. Pemerasan itu dengan modus agar vendor atau pemilik kapal dan barang, memilih pengusaha yang diarahkan pejabat setempat ke perusahaan milik pribadi dan Taipan tersebut.
“Kami berhak sebagai masyarakat memperjuangkan nasib pengusaha lokal kita. Jangan dimonopoli oknum pejabat berwenang dengan modus cawe cawe kasar. Lantas diarahkan usaha itu untuk kepentingan kompolotan bisnis gelap mereka saja,” tandasnya.
Fikri menyerukan pengusaha lokal bersatu. Duduk bersama dan tidak usah tidur. Sikap mental mudah diadu domba karena kepentingan sempit menjadi problem selama ini.
Sebelumnya pejabat Syahbandar mengakui telah diperiksa dan didatangi Tipikor Polda NTBatas dugaan Korupsi yang terjadi di KUPP Benete Kelas II.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Jasman selaku perwakilan Kepala KUPP Kelas II Benete saat melakukan mediasi antara ketiga gabungan LSM tersebut dengan perwakilan KUPP, Kamis (2/11/23).
“Beberapa minggu lalu pihak dari Tipikor Polda sudah turun untuk melakukan pemeriksaan soal dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terjadi di KUPP Kelas II Benete,” ungkapnya.
