Sumbawa Barat | Menyikapi berbagai dinamika yang terjadi saat ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umar meminta semua pihak ikut membantu menjaga dan memelihara kondusivitas daerah.
Hal tersebut, dikatakan Politisi PDIP sebab cukup banyak hal yang dipertontonkan kepada masyarakat terkait berbagai dinamika. Dia mencontohkan terkait isu isu tentang pertambangan hingga pelanggaran HAM, termasuk tenaga kerja dan berbagai hal lainnya.
“Isu-isu ini memang cukup santer kita dengar. Termasuk saling lapor melapor. Kalau pun ada perbedaan ayo kita duduk bersama. Kita carikan solusinya seperti apa,” kata Kaharuddin Umar kepada wartawan belum lama ini.
KSB kini menjadi magnet baru dalam hal hilirisasi industri tambang Kehadiran smelter menjadikan KSB sebagai poros baru pertumbuhan ekonomi di NTB dan nasional.
“Pembangunan daerah harus dikawal dengan menjaga kondusivitas daerah. Termasuk Saya tidak tutup mata dengan gonjang-ganjing isu terkini di daerah maupun nasional seperti masalah pertambangan, dan hak asasi manusia di dalamnya ada hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti tenaga kerja, aktivitas pertambangan maupun supply logistik bagi pengusaha lokal. Pembangunan yang saat ini sedang berjalan, harus kita kawal sama-sama. Kita juga harus mampu menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.
“Kemajuan pembangunan daerah ke depan sangat dipengaruhi SDM masyarakatnya, sumber daya alam, dan tak kalah penting kondusivitas daerah itu sendiri,” imbau dia menambahkan.
Paling vital dan saat ini sedang ramai dibahas masyarakat adalah tentang berbagai isu yang dikemukakan LSM Amanat.
“Isu-isu yang di kemukakan Amanat ditambah pemberitaan media yang saling melaporkan selama bulan terakhir ini menjadi pembicaraan publik bahkan nasional dan itu tak luput dari pantauan kami di DPRD,” jelasnya.
Untuk menciptakan kondusivitas daerah, diakuinya membutuhkan dukungan semua pihak. Bukan hanya pemerintah, legislatif mau pun aparat keamanan, komunitas LSM, akademisi termasuk media juga punya peran yang sama.
“Kita akan memasuki tahun politik, tentu isu dan persoalan tidak perlu kita tunggu menjadi besar jika bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana itu lebih baik. Mari kita hentikan sikap-sikap mencari kesalahan lebih baik kita petakan solusi,” bebernya.
Berbagai isu maupun berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat sudah menjadi perhatian serius dari unsur Forkopimda. Hal-hal inipun juga sering kali dibahas bersama baik dalam pertemuan formal maupun non formal.
“Kita akan duduk bersama mencari solusi dari semua yabg disampaikan. Kenapa, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.
Dia meminta perdebatan di ruang publik dikurangi. Menurutnya, perdebatan seperti itu tidak akan menghasilkan solusi terbaik.
“Bukan yang bersengketa saja yang sibuk, komponen lainnya juga ikut terseret. Sebaiknya, kita saling menahan diri dalam menyikapi isu kekinian,” demikian, Kahar.(**)
