(Foto ist : Ketua LSM ALARM Lalu Hizzi)
InsideNTB.com, Mataram – Pentolan LSM Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) NTB, Lalu Hizi, angkat bicara soal isu terlantarnya 18 mahasiswa yang dikirim Gubernur NTB ke Korea Selatan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan apalagi yang di isukan tersebut tidak benar.
“Saya yakin issue tersebut tidak benar, karna sudah ada penanda tanganan Letter Of Intent (LOI) antara Gubernur dengan pihak Chodang University, kalau mereka(calon mahasiswa) tersebut harus kursus bahasa mandarin dari lavel 1 sampai dengan 3 mungkin itu merupakan ketentuan atau regulasi secara akademis dari Universitas yang bersangkutan,” kata, Lalu Hizzi, dalam siaran persnya, Senin (9/9) petang.
Ia menegaskan, tidak semua orang bisa mendapat kesempatan beasiswa kuliah ke luar negeri. Bayangkan saja, mereka sambil kuliah bisa membangun koneksi yang luas dan menjadi bagian dari komunitas yang berhimpun secara internasional dan dapat meningkatkan kualitas belajar, mentalitas dan etos kerja.
Jadi kata dia, seharusnya, kita wajib memberikan apresiasi terhadap Pemprov NTB terkait dengan program beasiswa ke luar negeri ini karena memberikan multi player effect yang sangat besar terhadap peningkatan SDM.
“Intinya kami sangat mendukung program Gubernur ini, karena untuk mengimbangi resesi pembangunan di NTB, kita butuh SDM yang memadai,” akunya.
ALARM NTB kata dia, meminta seluruh elemen, utamanya para politisi membangun NTB.
“Kita berharap para politisi dan seluruh elemen membangun NTB secara proporsional dan profesional. Tidak membenturkan kepentingan politik kepada kebijakan negara yang lebih besar,” kata, Ketua ALARM NTB, Lalu Hizi, dalam siaran pers yang diterima, Senin (9/9) petang.
Ini dikatakan pendiri Garda Tipikor Lombok Tengah itu, untuk mengingatkan gerakan politik yang cenderung memprovokasi dan merusak kebijakan pemerintah yang sesungguhnya bermanfaat untuk masyarakat NTB.
Pemerintah NTB simbol negara. Kebijakan yang ditelurkan Gubernur merupakan bagian dari perpanjangan kebijakan negara, yang harus didukung dan di kritik sesuai dengan ruangnya.
Hanya saja, jika ada upaya upaya provokasi dan mencari cari kesalahan padahal tidak terbukti, ini sama saja menciptakan instabilitas daerah dan menyebarkan hoax.
“Kami berharap aparat negara menjaga simbol negara. Menjaga dari tindakan provokasi politik yang tidak mendasar, dan merekayasa fakta untuk tujuan hoax, hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas, Lalu Hizi lagi.
Ia mencontohkan, program pengiriman beasiswa keluar negeri di gelontorkan untuk kepentingan SDM NTB kedepan. Jika ada kekurangan, ia setuju untuk dikritik, namun tidak justru mendeligitimasi kebijakan tersebut seolah olah merusak. Ini yang tidak benar.
Ia mencermati, issue di media massa dan media sosial baru baru ini. Ia melihat, justru ada upaya mendelegitimasi kebijakan pengiriman beasiswa tenaga kesehatan kita ke Korea, seolah olah merugikan kepentingan lebih besar. Padahal, kebijakan ini untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kesehatan kita.
“Kita bisa lihat baru baru ini ada akun akun yang membongkar ada tekanan dan provokasi. Isi percakapan itu, memaksa mahasiswa kita di Korea untuk mengakui info bohong soal terlantarnya mereka di Korea. Ini mestinya jadi atensi aparat,” akunya.
Lalu Hizi meminta aparat keamanan utamanya jajaran Polda NTB untuk memantau akun akun media sosial dan akun watshapp yang terbukti menghasut menyebarkan konten hoax yang merusak nama baik simbol negara hanya untuk kepentingan politik sempit.
“Aparat ikut bertanggung jawab menjaga simbol negara dan memberikan ruang terbuka bagi kritik dan saran yang bertanggung jawab,” demikian, Lalu Hizi.
Sebelumnya, akun Facebook atas nama ‘dian Sandi’ mengungkap isi percakapan yang diduga salah seorang mahasiswa penerima program beasiswa NTB di Universitas Chungdong, Korea.
Percakapan itu berisi provokasi dan tekanan oknum tertentu yang memaksa mahasiswa mengakui kegagalan pemerintah, hanya untuk merusak atau meneror nama baik Gubernur NTB.(ID/UD)
