Sumbawa Barat | Transformasi layanan primer difokuskan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air.
Prihal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Hj. Ernawati, SE pada media belum lama ini. Menurutnya, perubahan mendasar pada transformasi layanan kesehatan primer terletak pada desain layanan yang difokuskan pada kelompok sasaran (people centered) yang diberikan sampai ke tingkat dusun dan keluarga.
“Pelayanan yang semula berbasis program akan berubah menjadi berbasis siklus kehidupan sebagai platform integrasi layanan kesehatan. Secara umum pelayanan di Puskesmas akan terbagi menjadi 4 klaster yaitu Klaster Manajemen, Klaster Ibu Hamil hingga Remaja, Klaster Usia Produktif dan Lansia, dan Klaster Penanggulangan Penularan Penyakit,” ungkapnya.
Kemudian, kata dia, untuk mendekatkan akses pada level Desa/Kelurahan dirancang model integrasi unit layanan kesehatan yang melibatkan struktur pemerintahan di desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
“Jadi, keberadaan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes ditingkat desa akan didayagunakan dan bertransformasi menjadi Posyandu Prima yang melaksanakan tugas dalam pelayanan kesehatan sekaligus mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Kemudian untuk tingkat Dusun, lanjutnya akan dilakukan Posyandu dusun/RT/RW yang terintegrasi siklus kehidupan serta penguatan kunjungan Rumah. Sebagai Lokus Pilot Project, Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Puskesmas Jereweh dan 2 (dua) desa di Kecamatan Jereweh untuk dijadikan tempat pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, yaitu Desa Goa dan Desa Beru yang merupakan bagian dari wilayah kerja Puskesmas Jereweh.
“Dasar pertimbangan ditetapkannya Puskesmas Jereweh sebagai lokus pilot project adalah karena dari 9 (Sembilan) Puskesmas yang ada di Sumbawa Barat, selain memenuhi kriteria kepemilikan alat Kesehatan seperti EKG, Fotometer, Hematolizer dan USG, tingkat keaktifan Posyandu dan dukungan kepala puskesmas juga menjadi bagian dari pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan Lokus,” bebernya.
“Saat dilakukan Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer oleh Bapak Menteri Kesehatan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kemendes PDTT tanggal 10 Juni 2022 di Jakarta, Bupati Sumbawa Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung sepenuhnya pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Sumbawa Barat dengan, Menjadikan transformasi layanan kesehatan primer sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah, Mengupayakan adanya dukungan regulasi, kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Memasukkan Program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJKMD/RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) mulai tahun 2023,
Membentuk Tim Koordinasi di berbagai tingkatan untuk memfasilitasi pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada saat pilot maupun tahap pelaksanaan nasional;
Memperkuat kelembagaan dan organisasi Pembina posyandu sebagai Lembaga kemasyarakatan desa di tingkat kabupaten hingga kecamatan, Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap posyandu,” tuturnya menambahkan.
Dijelaskan, selama lebih kurang 3 bulan pelaksanaan Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Kesehatan melakukan,Koordinasi dan advokasi dengan berbagai pihak/lintas sektor (Kecamatan dan Desa) guna mendukung terlaksananya uji coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ini, Bersama Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melakukan Audiensi dengan Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Melakukan Pendampingan dan pembinaan kepada Puskesmas Jereweh dan desa yang menjadi lokus Pilot Project Posyandu Prima.
Kemudian, bersama Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam 3 tahap melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Memfasilitasi setiap kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
“Selama pelaksanaan Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pemerintah Daerah melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa memberikan dukungan dalam pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melalui APBDes, seperti, Melakukan rehab bangunan Poskesdes dan Pustu tempat pelaksanaan Posyandu Prima, Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Prima, Menyediakan insentif bagi 2 (dua) orang kader posyandu Prima.
Adapun Rencana Tindak Lanjutnya, Setelah 3 bulan pelaksanaan Uji Coba, Tim Kemenkes, BKPK, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Sumbawa Barat, DPMD Sumbawa Barat dan Puskesmas Jereweh, mengadakan pertemuan Exit Strategy untuk membahas Rencana Tindak Lanjut dari pelaksanaan Uji Coba Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Jereweh.
Terakhir, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat adalah, Melakukan Sosialisasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer internal Dinas Kesehatan dengan menghadirkan seluruh Kepala Bidang, Kasubag dan Sub Koordinator lingkup Dinas Kesehatan serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sumbawa Barat.
Menjadwalkan kunjungan kaji Tour / Kaji banding puskesmas lain di Kabupaten Sumbawa Barat ke Puskesmas Jereweh. Melakukan Sosialisasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ke tingkat Kecamatan. Melakukan Peningkatan kapasitas bagi kader Posyandu Prima.
“Tahun 2023 Pemerintah Daerah sudah mengusulkan anggaran untuk pembentukan posyandu prima di semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat. Rencana pembentukan Posyandu Prima di semua Desa/Kelurahan, dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 1677 Tahun 2022 tentang Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer melalui Pembentukan Posyandu Prima di semua Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sumbawa Barat,” demikian, tutupnya.
Untuk diketahui, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 Tahun 2022, dalam kegiatan Sharing Sessions yang dihadiri oleh kepala Dinas Kesehatan NTB yang diwakili Kabid Kesmas, Kepala Dinas dan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Sumbawa Barat, Kepala Puskesmas Jereweh, Kepala Desa Goa, Kepala Desa Beru Kecamatan Jereweh serta Tenaga kesehatan dan Kader Posyandu Prima, tanggal 12 s.d 15 November 2022 di Jakarta, disampaikan bahwa indeks kesiapan melanjutkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer secara mandiri, dari 9 Lokus Pilot Projects, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten dengan indeks kesiapan tertinggi.
