Sumbawa Barat | Meski tahapan Pemilu Serentak 2024 mendatang sudah mulai menggeliat bahkan, sejumlah titik lokasi di Kabupaten Sumbawa Barat sudah mulai dipenuhi atribut partai maupun baliho profil calon kepala daerah.
Tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumbawa Barat memastikan belum ada potensi terjadi ‘konflik’ politik sampai saat ini.
“Untuk saat ini belum ada sesuatu yang menjadi potensi terjadinya ‘konflik’ akibat mulai menghangat isu politik sehingga secara umum kondusifitas daerah masih sangat aman dan semoga ini bisa terus dipertahankan status zero horizontal konflik,” kata Sekretaris Bakesbangpol, Drs. Zainudin, MM, belum lama ini.
Dikatakan, masih terjaga kondisi di daerah tidak terlepas dari peranan semua pihak terutama masyarakat yang sangat sadar bahwa konflik bukan hanya merugikan daerah tetapi juga diri sendiri.
“Artinya, kesadaran masyarakat untuk menjaga kondusifitas daerah kita sudah sangat tinggi tinggal bagaimana potensi yang akan muncul bisa langsung di minimalisir,” bebernya.
Selanjutnya, masih keterangannya, sebagai intelijen pemerintahan terus melakukan pengecekan serta populasi terhadap semua persoalan di tengah masyarakat jika dianggap sebagai potensi terjadi konflik maka akan dijadikan sebagai laporan kepada pimpinan daerah dan menjadi bahan tindak lanjut.
“Konflik bisa rendah jika potensi yang muncul bisa langsung ditekan,” tegasnya.
Selain itu, Ia memperkirakan belum adanya potensi konflik politik di KSB bisa juga disebabkan konsentrasi saat ini terkait dengan pemilihan kepala desa yang sedang hangat saat ini tentang politik Pilkades di mana ada 16 Desa akan melaksanakan Pilkades pada 23 Oktober 2022 kemarin.
Dalam upaya memastikan kondusifitas daerah tetap terjaga, kata dia lagi, pihaknya akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar lebih cepat mendapatkan informasi di tengah masyarakat karena konflik itu muncul lantaran tidak tertangani secara benar dan tepat.
“Atas persoalan yang mencuat kami selalu melakukan analisa pada setiap persoalan yang muncul termasuk menyampaikan opsi sebagai solusi penanganan kepada pimpinan daerah. Hal itu sebagai upaya menekan munculnya potensi konflik,” pungkasnya.(ADV.Kominfo.KSB)
