Sumbawa Barat | Imbas dari adanya pemindahan counter tiket kapal cepat dari kawasan dermaga F3 ke centra UKM dan IKM yang berada disimpang Poto Tano sejumlah lapak di kawasan tersebut sepi pengunjung.
Sepinya para pengunjung di kawasan dermaga F3, akibat sistem bongkar muat penumpang kapal cepat Stop and Go sehingga travel berhenti menurunkan dan angkut penumpang dari dan menuju dermaga, sementara ruang tunggu diarahkan ke Centra UKM.
Akibatnya, lapak-lapak pedagang disepanjang lingkar kawasan dermaga praktis sepi pengunjung.
“Mestinya usaha kecil seperti kami ini terus dibantu untuk berkembang. Penumpang tidak ada lagi yang datang ke lapak pedagang, akibat counter tiket berada diluar kawasan dermaga. Yang jelas, dalam konteks ini kami merasa dirugikan pak,” ungkap, Syarifuddin, salah satu pemilik lapak dagang di dermaga F3, kepada wartawan, Sabtu (28/5/2022).
Syarifuddin meminta pemangku kebijakan untuk segera mengevaluasi kebijakan itu dan tidak memaksakan kebijakan yang mematikan ekonomi masyarakat kecil.
“Kami minta pemangku kebijakan segera mengevaluasi, sehingga tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. Ini segera di tinjau ulang,” terangnya.
Sementara, Kades Poto Tano, M. Nur Hasan yang dihubungi wartawan mengatakan, keputusan untuk memindahkan counter tiket setelah Dinas Perindustrian UMKM, Dishub menggelar pertemuan. Pemdes diundang hadir. Hanya saja, kata M.Nur Hasan Pemdes tetap meminta untuk kebijakan itu ditinjau ulang karena masyarakat menolak.
“Pemerintah merencanakan agar counter tiket itu diarahkan ke centra UKM dan IKM di depan Balai Latihan Kerja (BLK). Alasannya agar pengembangan UKM dan IKM terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sumbawa Barat, Andy Saputra mendesak pemerintah dan jajarannya menganalisa aspek strategis pengembangan UKM. Centra UKM seharusnya dipahami sebagai pusat pengembangan usaha dan basis produksi. Sebab, bagaimana mungkin jadi centra UKM jika tidak ada produksi dan basis usaha yang dikembangkan.
“Menurut kami, cara pandang Pemda KSB keliru. Justru lapak-lapak pedagang ini terus disupport dan dibina. Didampingi agar berkembang serta diarahkan usahanya jadi standar UKM bahkan Industri Kecil Menengah (IKM),” kata, Andy di Poto Tano.
Ia menegaskan, bagaimana mungkin UKM berkembang dan melakukan produksi dengan nilai tambah yang bagus, kalau pondasi pengembangan tidak disupport. Pemda keliru.
Ia mengingatkan, bahwa jasa itu harus inline dengan berkembangnya pusat ekonomi baru. Nah, kapal cepat ini sektor jasa yang bagus menjadi stimulasi bertumbuhnya pusat ekonomi yakni usaha dan perdagangan.
“Jangan Alfamart dan Indomaret begitu masif di fasilitasi perkembangannya, sementara lapak dan usaha rakyat diputus dan rusak,” sesalnya.
Terpisah, pemerintah daerah Sumbawa Barat melalui Kepala Dinas Koperindag Nurdin Rahman, SE, belum merespon konfirmasi dari awak media terkait hal tersebut.
Nurdin yang dikonfirmasi melalui pesan Whatshappnya hanya terbaca dan belum membalas, Sabtu 28 Mei 2022, hingga berita ini dipublish.
