InsideNTB.com, Jakarta – Kader Militan Jokowi sesalkan politisi diduga membangun jaringan bisnis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama eksekutif serta abaikan kepentingan Rakyat, Bangsa Dan Negara. Memang anggota DPR dan eksekutif di pilih dan di angkat untuk memikirkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta membuat konsep dan tata kelola potensi peternakan bukan dijadikan peluang dan isunya berpotensi akan di berikan kepada Negara Belgia, demikian di sampaikan Wakil Ketua Umum Kader Militan Jokowi, Qusyairi Sumbermanggis yang juga Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesia (JWI) dalam keterangan resmi, kepada media ini, Rabu (29/04/2021).
Dirinya menyesalkan jika rencana pembelian peternakan tersebut terjadi, maka peluang investasi bagi peternakan Belgia akan mendapatkan modal secara cuma-cuma, terlebih, Belgia akan mengelola peternakan tersebut, maka tercipta lapangan kerja untuk rakyat Belgia,
“Hasil kelola peternakan di kirim ke Indonesia atau ekspor hasil peternakan sapi ke Indonesia berarti devisa Negara berupa pajak dan bea ekspor atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masuk untuk Belgia dan Belgia tidak perlu menciptakan pasar baru, karena dengan mencukupi pasar kebutuhan daging Indonesia dengan jumlah penduduk 265 juta sudah sangat besar potensinya,” bebernya.
Sedangkan, menurutnya, bagi Indonesia jika rencana pembelian peternakan itu terealisasi, dampak kerugiannya baik jangka pendek maupun jangka panjang maka akan berpotensi keuangan dan modal dari Indonesia lari ke Belgia. Sehingga, potensi peternakan lokal atau peternakan rakyat, akan berkurang.
“Ini juga akan berpotensi hilangnya pendapatan pajak untuk Indonesia. Dan yang lebih mengkhawatirkan jika rencana pembelian peternakan itu terealisasi maka, sapi-sapi lokal akan tergusur dan pada masanya Indonesia tidak akan lagi memiliki Sapi Bali, Sapi Madura dan sejenis sapi lokal lainnya,” jelasnya.
Untuk itu, dalam rangka menuju keadilan dan kemandirian ekonomi Indonesia yang bermartabat, pihaknya mendorong eksekutif dan legislatif memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.
“Mereka di pilih dan di angkat serta di gaji, tugasnya untuk itu. Bukan memproduksi ide dan solusi yang berbahaya dan menyesatkan, jika ide, solusi dan rencana tersebut terealisasi bukan hanya murni bisnis bahkan ada potensi tindak pidana korupsi dan pencucian uang,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, Dapil Jawa Timur IV meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang dari PKS Bahwa, pembelian peternakan sapi di luar negeri merupakan solusi jangka pendek (exit strategy) pemenuhan kebutuhan akibat tidak terpenuhinya pasokan daging sapi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi sapi potong pada tahun 2020 mencapai 17,5 juta ekor.
“Merujuk data Kementerian Pertanian, dari populasi tersebut, hanya sekitar 25% saja yang siap potong, jumlah tersebut hanya mampu memasok sekitar 400 ribu ton daging. Dengan kebutuhan daging sapi nasional mencapai 700 ribu ton, maka dibutuhkan tambahan 1,7 juta ekor sapi siap potong setiap tahun,” sebutnya seperi dikutip dari detik.com, Selasa, 20/4/2021.
Senada, disampaikan oleh Martin Manurung Ketua DPP Partai Nasdem, Senin 19 April 2021, dan juga anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jakfar dari Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan kepada antaranews belum lama ini.(RED)
