InsideNTB.com, Sumbawa Barat – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi demo didepan kantor Bupati Sumbawa Barat, Komplek Kemutar Telu Center (KTC), Kamis (23/7/2020). Sebanyak 10 massa aksi yang tergabung dalam Kelompok Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) menuntut kinerja Eksekutif dan Legislatif agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat.
Tampak ketua GMSBMK Wahyuni Bourhany, M. Dahlan (Ketua Aliansi Lingkar Tambang KSB), Jabir Zanela (Korlap Aksi Benete), Ruslan Mustami (Aliansi Lingkar Tambang KSB), Bayu (GMSBMK Seteluk), Ade Benete (Aliansi Mahasiswa Sumbawa Barat) ikut dalam aksi demo tersebut.
Aksi demo digelar karena LSM menilai pemerintah daerah lamban dalam mengatasi berbagai keluhan masyarakat diantaranya, terkait meningkatnya angka pengangguran mulai dari tahun 2019 hingga 2020 yang tak jelas persentasenya. Massa aksi juga mempertanyakan terkait anggaran covid-19 yang terkesan tidak transparan dalam penggunaannya. Selain itu, mereka juga menanyakan terkait keberadaan nasib pelaku tambang rakyat di wilayah KSB yang rencana akan di tutup hingga kini pemerintah belum memberikan solusi.
Beberapa orang yang berorasi membeberkan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemkab Sumbawa Barat di bawah kepemimpinan Bupati saat ini. Sejumlah orang yang menjadi korlap aksi juga meneriakkan tuntutan kepada Bupati agar menemui para pendemo.
“Kami berkumpul di sini untuk menyuarakan ketimpangan Kinerja Pemerintah Daerah selama ini. Perlu diketahui bahwa saat ini di wilayah KSB sedang dilaksanakan beberapa pembangunan mega proyek, salah satunya proyek Bendungan Tiu Suntuk. Namun sampai saat ini kami belum dapat memahami tujuan pembangunan tersebut bagi masyarakat. Makanya kami datang kesini untuk bertemu langsung dengan Bupati. Ingat, kami datang kesini tidak ingin bertemu dengan yang bukan pemangku kepentingan,” ujar Wahyuni Bourhany Koordinator aksi dari GMSBMK dalam orasinya.
Dalam aksinya, mereka juga meminta tanggung jawab Bupati KSB atas banyaknya persoalan yang tidak dapat terselesaikan saat ini. Para aksi demo sangat menyesalkan sikap pemerintah daerah terkesan kurang memahami Undang-undang penyampaian pendapat dimana pemerintah daerah harusnya menemui masyarakatnya yang menyampaikan aspirasi.
“Kami minta agar Bupati KSB dapat menemui kami untuk berdiskusi terkait apa yang kami sampaikan hari ini,” kata Ruslan Effendi LSM Aliansi Lingkar Tambang.
Dalam orasi tersebut, massa aksi juga meminta Bupati KSB untuk dapat menemui mereka yang saat ini sedang berorasi untuk memberikan klarifikasi secara langsung atas beberapa tuntutannya.
Sementara, Jabir Zanela menyebut jika aksi ini menidaklanjuti aksi sebelumnya sebagai bentuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang harus ditampung oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah seharusnya peka dengan situasi saat ini serta bisa duduk bersama dan berdiskusi terkait banyaknya persoalaan yang belum terselesaikan termasuk kebijakan PT AMNT terhadap karyawan.
“Kami minta, pemerintah daerah berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan yang di keluarkan PT. AMNT karena keputusan perusahaan saat ini sangat merugikan karyawan dan masyarakat KSB pada umumnya,” jelasnya.
Namun, sekitar pukul 10.00 Wita, Kabag Ops Polres Sumbawa Barat bersama Anggota Sat Intelkam melakukan Koordinasi dan negosiasi dengan Korlap Aksi dan menyampaikan bahwa saat ini Bupati Sumbawa Barat sedang tugas di Luar Kota sehingga tidak mungkin dapat menemui para Korlap GMSBMK.
Karena, Bupati KSB tak berada di tempat akhirnya massa aksi membubarkan diri. Dalam Aksi tersebut, dilakukan pengamanan oleh Personel Polres Sumbawa Barat, Sat Pol PP dan Polsek Taliwang yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Sumbawa Barat AKP Iwan Sugianto, SH.
