Polisi KSB di Minta Attensi Laporan Korupsi di Tengah Pilkada

(Foto ist : Andy Saputra Tokoh Pers Sumbawa Barat)

InsideNTB.com, Sumbawa Barat – Kepolisian Sumbawa Barat diminta tetap menangani laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat ditengah pelaksanaan Pemilukada serentak 2020.

Tokoh Pers dan pengamat kebijakan publik, Andy Saputra mengatakan, perhatian terhadap berbagai laporan masyarakat atas dugaan korupsi sebaiknya di attensi serius kepolisian. Ini juga bagian dari cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pemilu.

“Justru kesadaran masyarakat terhadap fungsi penegakkan hukum harus di jaga. Ini artinya ada partisipasi yang baik dan fungsi kepolisian masih sangat di percaya. Jadi ini harus diatensi dan dihargai,” kata, Andy Saputra, dalam siaran persnya, Senin (20/7/2020) petang.

Masukan dan otokritik itu disampaikannya, tidak lain untuk menjaga persepsi publik terhadap institusi kepolisian sebagai lembaga penegakkan hukum. Jika laporan korupsi disampaikan langsung dengan memenuhi kaidah dan sistem pelaporan yang benar, itu bukti bahwa masyarakat sadar. Kesadaran ini menjadi simpul kepercayaan terhadap kepolisian.

“Laporan korupsi itu bukan dilihat dari besar dan kecilnya kerugian yang timbul. Atau biaya penyelidikannya yang mahal, tapi masalah pelanggaran hukum yang tidak hanya menimbulkan kerugian materil terhadap negara namun immaterial seperti konflik sosial. Ini yang harus dicegah,” terangnya.

Penanganan kasus korupsi di tahun politik justru cara menguji aparat penegakkan hukum menjaga netralitas. Ini menegaskan posisi kepolisian dalam penegakkan hukum bahwa tidak terpengaruh terhadap kepentingan kekuatan politik tertentu apalagi penguasa. Ini yang dimaksud netralitas yang sesungguhnya.

“Netralitas polisi itu ditentukan sejauh mana keberpihakannya terhadap kepentingan umum, kepentingan keamanan dan kepentingan sosial dan kerugian yang diderita masyarakat di bawah,” jelasnya, lagi.

Ia menegaskan, besok Selasa (21/7/2020) Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI akan melakukan supervisi di NTB terkait masalah stabilitas keamanan dan situasi politik jelang Pilkada. Utamanya disaat pandemi Covid19 ini.

Pemerintah pusat terus memetakan skema dan evaluasi tinjauan keamanan dan stabilitas politik dalam negeri jelang Pilkada. Menurutnya, ditengah Pandemi ini diharapkan tidak akan ada lagi unjuk rasa bernuansa politik, protes terhadap penegakkan hukum secara berlebihan karena kita menerapkan sosial distancing atau psycal distancing.

“Nah, jika masyarakat sadar melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat penegakkan hukum tanpa protes dan sesuai prosedur yang benar itu artinya, visi kepolisian soft approach sudah bisa terlaksana. Ini prestasi yang harus dicapai aparat penegak hukum. Jika laporan itu bentuk kesadaran, maka tak perlu harus demonstrasi dan protes dibawah,” demikian, Andy Saputra.

Sementara, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suriyono, S.IK, di konfirmasi via whatsapp menegaskan, sepanjang adanya laporan masyarakat pihaknya tetap menindaklanjuti, tentunya disertai dengan bukti-bukti yang akurat.

“Saya undang masyarakat jika memang ada temuan terkait adanya indikasi korupsi untuk diskusi dengan saya. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa semua laporan tetap kita tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku tanpa tebang pilih,” tegas AKBP Herman Suriyono singkatnya.(ID/S)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!