Konflik Tenaga Kerja Tak Kunjung Usai, Tokoh Ulama KSB Minta Pemimpin Daerah Pasang Badan

  • Bagikan

(Foto Ist: Tokoh Ulama KSB Muhammad Nur Yasin)

InsideNTB.com Sumbawa Barat – Akhir-akhir ini persoalaan tenaga kerja di wilayah tambang Batu Hijau menuai masalah, mulai dari sistem jam kerja, rekrutmen hingga pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, dalam waktu dekat Aliansi PT. AMNT akan melakukan PHK berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap 93 karyawan yang telah habis masa kontraknya per tanggal 31 Oktober 2019 mendatang.

Hal tersebut, mengundang reaksi dan perhatian dari berbagai elemen masyarakat termasuk Tokoh Ulama KSB.

Menanggapi persoalaan tersebut, salah satu Tokoh Ulama dan juga Bakal Calon Bupati KSB periode 2020-2020 Muhammad Nur Yasin atau yang akrab disapa ustad Nun saat di mintai keterangan di kediamannya, Kamis (23/10) Kemarin mengatakan, para pemangku kebijakan bersama para stakeholder harus duduk bersama untuk memperjuangkan nasib pekerja dan tenaga kerja yang saat ini sedang menuai masalah.

“Pemerintah harus tampil menjembatani para pekerja dan para pencari kerja, bila perlu pasang badan agar masalah ini segera diselesaikan,” ujarnya.

“Jika PHK terjadi, secara otomatis akan menambah angka pengangguran bagi KSB yang akan berimbas pada perputaran ekonomi di KSB khususnya,” imbuhnya.

Masalah seperti ini, sambungnya, merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh negeri ini, bahwa disinilah hadirnya pemerintah untuk memproteksi rakyatnya.

“Pemerintah janganlah menjadi pegawai perusahaan, seharusnya kepentingan rakyat harus segera di respon agar menemukan win-win solution. Jangan biarkan masalah ini berlanjut kasihan masyarakat,” sebutnya.

Sebelumnya ada sekitar 600 karyawan PT. McMahon Indonesia yang kontraknya akan habis dan 500 karyawan akan diperpanjang kontraknya, sisanya 93 karyawan tidak bisa diperpanjang. Hal inipun turut mengundang atensi dari pemerintah daerah.

Dalam hal ini Bupati Sumbawa Barat, Dr. H. W. Musyafirin, MM., pun merespon agar Pemda melakukan pengawalan secara intens mengenai evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. AMNT dan aliansinya

“Minggu ini kita akan gelar pertemuan lagi bersama provinsi dan perusahaan. Tapi kan kewenangan lebih luas ada di provinsi, makanya kami minta agar dikawal perusahaan itu (AMNT),” imbuh Bupati seperti dikutip dari beberapa media.(ID/Kebas)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!