Mataram | Merasa geram dengan pernyataan salah satu anggota DPRD Provinsi Megawati Lestari, Iwan Panjidinata anggota DPRD Provinsi asal Sumbawa Barat angkat suara.
Bagaimana tidak, pernyataan yang dilontarkan oleh Megawati pada Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah OPD beberapa waktu lalu itu menuding Dinas Pertanian NTB soal pendistribusian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) yang kurang adil serta tidak merata dalam pendistribusiannya di setiap daerah di Provinsi NTB.
Iwan Panji menilai steatment itu tidak mewakili lembaga DPRD karena pernyataan tersebut akan menimbulkan konflik horizontal antar dua warga kepulauan yang sudah lama harmonis.
“Pernyataan Megawati itu tidak mewakili DPRD NTB tapi pernyataan pribadi yang salah dan tidak mendasar,” kata, Iwan Panji, kepada wartawan, Selasa (11/03/2025).
Ketua Gerindra Kabupaten Sumbawa Barat itu, juga menyayangkan statement yang keluar dari Megawati tersebut serta meminta Megawati mencabut pernyataanya itu karena sangat menyakiti hati warga Sumbawa.
“Tolong ya, Mbak Mega cabut pernyataannya itu, sebab sangat melukai hati kami sebagai warga Sumbawa dan Sumbawa Barat. Saya banyak menerima aspirasi dan menampung seluruh masukan dari masyarakat Pulau Sumbawa khususnya Dapil NTB V yaitu Sumbawa dan Sumbawa Barat terkait pernyataan itu,” tegasnya.
Dirinya juga menilai bahwa program DBHCHT tersebut telah di salurkan berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas terkait sehingga tidak ada upaya baik dinas atau siapa saja yang bisa menggiring penggunaan DBHCHT tersebut ke kabupaten tertentu atau Sumbawa pada umumnya.
“Semua penyaluran DBHCHT sudah sesuai dengan aturan teknis,” katanya.
Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD 2014-2019 itu meminta Megawati meminta maaf kepada seluruh warga pulau Sumbawa terutama petani yang disudutkan oleh Megawati.
“Megawati harus segera minta maaf, jika tidak maka kami selaku wakil dari warga Sumbawa di DPRD Provinsi NTB akan mengambil langkah serius dan meminta pimpinan DPRD dan badan Kehormatan untuk menindaklanjuti persoalan ini sebelum meluas menjadi konflik ditengah masyarakat kami,” desaknya.
“Kami minta Megawati untuk meminta maaf secara terbuka di media juga terkait pernyataannya itu,” sambungnya.
Sebelumnya pernyataan Megawati pada rapat terbatas dengan OPD di DPRD Provinsi NTB menjadi sorotan tokoh pulau Sumbawa karena sangat tidak etik.
Megawati seakan keberatan program dan alat alsintan paling banyak direalisasikan dan dibawa ke pulau Sumbawa.
“Penghasil tani terbesar ada di pulau Lombok wabil khusus di Lombok Timur dan Lombok Tengah, ada apa ini jangan-jangan. Ini pentingnya kepala OPD hadir di sini. Sangat banyak dibawa ke Pulau Sumbawa sementara penghasil pertanian terbesar di Lombok,” kata, Megawati, saat RDP tersebut.
Penyataan ini kemudian menimbulkan reaksi beragam dari para tokoh pulau Sumbawa. Jika di bandingkan dengan DBHCHT pulau Sumbawa lebih banyak menyumbang DBH dari sektor tambang bisa mencapai 130 milyar lebih kemudian hasil DBH dari sektor tambang di bagi lagi kepada 10 kabupaten kota dengan nilai kurang lebih masing masing 14 milyar. Kendati begitu masyarakat Sumbawa dan KSB tidak pernah mempersoalkan terkait hal itu.
