Sumbawa Barat | Fraksi PDIP menyoroti distribusi gas 3 kg yang sampai saat ini masih sangat carut marut dalam penanganannya, meskipun telah dibentuk satgas, bahkan diketahui masyarakat miskin masih sangat kesulitan mendapatkan gas 3 kg, meskipun telah didata dan menyerahkan identitas sesuai permintaan, termasuk persoalan harga diatas eceran tertinggi.
Hal itu disampaikan Fraksi PDIP dalam rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, pada Senin (15/6/2023) dihadiri oleh sejumlah Fraksi DPRD KSB dan unsur Pemerintah Daerah setempat.
Selain distribusi gas 3 kg, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah atas beberapa upaya untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan semoga bisa terus ‘mengikis’ ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat, karena PAD merupakan salah satu instrumen dan indikator penting yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam kaitannya dengan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
Fraksi PDIP juga mengingatkan kepada Bupati dan jajaran akan tugas berat dalam mengikis dan memutus mata rantai angka kemiskinan dan angkatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan. Perekrutan besar-besaran yang dilakukan secara berkala oleh PT. AMNT dan mitra aliansinya nyatanya belum bisa mengangkat daya beli masyarakat secara signifikan, khususnya di wilayah lingkar tambang. Hal ini tercermin dari daya beli masyarakat yang cukup tinggi tapi perputaran uang yang ada sangat sedikit.(**)
