Mataram | Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Nusa Tenggara Barat, menengarai issue hutang Pemprov NTB terhadap pekerjaan proyek pemerintah provinsi terlalu politis.
ALARM NTB melihat, situasi hutang Pemprov seolah olah digoreng gagal bayar. Padahal hanya penundaan pembayaran karena skema anggaran yang berubah dari pusat hingga daerah.
“Rekan rekan kontraktor sangat kami fahami kondisinya. Mungkin kebanyakan proyek Pokir DPRD. DPRD tahu situasi anggaran di pusat. Dan ini bukan NTB saja tapi sebagian di Provinsi lain juga terjadi,” sebut ketua ALARM NTB, Lalu Hizzi, dalam siaran persnya di Mataram, pagi ini, Kamis (4/5/2023).
Provokasi soal segel kendaraan dinas dan rumah jabatan Gubernur hanya sensasi berita saja. Padahal, faktanya Gubernur Zulkieflimansyah berulang kali menyampaikan komitmen pembayaran Pemprov akan direalisasikan setidaknya hingga Juni 2023.
Kebijakan Pemprov soal anggaran juga boleh dikritik. Bahkan kata Hizzi harus dikritik. Tapi tidak subyektif apalagi mengabaikan masalah substansi.
“Kita tahu masalah intinya kan soal anggaran pusat yang skema penyalurannya berubah. Misalnya, Dana Bagi Hasil (DBH). Ada restrukturisasi dari kementerian keuangan, evaluasi. Itu diumumkan dimana mana. Dampak Covid dan situasi penerimaan negara,” tandasnya, lagi.
ALARM NTB berpandangan, situasi ini mestinya disikapi dengan bijak DPRD NTB. Dan terus koordinasi dengan Pemprov. Hingga tidak perlu kontraktor rekanan mitra DPRD di provokasi sedemikian rupa seolah Pemprov gagal bayar.
“Pengamatan kami, gak ada gagal bayar. Yang ada skema pembayarannya yang berubah. Bertahap,” demikian, Hizzi.
