Sumbawa Barat, insidentb.com | Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumbawa Barat, Leo Supardinata, mengambil sikap tegas menyikapi polemik dugaan intimidasi terhadap insan pers yang menyeret nama kadernya. Ia memastikan partai tidak akan menjadi tameng bagi anggota yang tersandung persoalan hukum maupun mencederai kebebasan pers.
Sikap keras ini mencuat menyusul viralnya pemberitaan terkait aksi salah satu oknum anggota DPRD KSB dari Fraksi PPP yang diduga mendatangi kediaman seorang wartawan. Aksi tersebut disinyalir sebagai bentuk intimidasi buntut dari pemberitaan mengenai pekerjaan proyek Pokok Pikiran (Pokir) dewan.
“Kami dari pimpinan partai di tingkat cabang tidak akan menoleransi aksi arogan yang dilakukan oknum anggota DPRD tersebut. Tidak ada pembelaan sedikit pun jika tindakan intimidasi itu benar dilakukan terhadap wartawan,” tegas Leo saat memberikan keterangan pers, Rabu (11/11/2026).
Leo mengingatkan seluruh kadernya yang duduk di kursi legislatif agar memahami fungsi kontrol sosial media dan mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik. Menurutnya, mendatangi rumah wartawan dengan nada intimidatif adalah tindakan yang tidak mencerminkan etika pejabat publik.
“Wartawan adalah mitra strategis demokrasi. Jika ada pemberitaan yang dirasa merugikan atau tidak akurat, mekanismenya sudah diatur melalui ruang hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan cara-cara intimidasi. Undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999 sudah mengatur itu dengan sangat jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leo menegaskan bahwa DPC PPP KSB tengah memantau perkembangan kasus ini secara serius. Pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi organisasi hingga proses hukum apabila tindakan oknum kader tersebut terbukti melanggar aturan partai maupun hukum pidana yang berlaku.
Ia menegaskan, tindakan mengintervensi atau mengarahkan pekerjaan proyek, terlebih yang melibatkan kepentingan keluarga, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap sumpah jabatan dan kode etik dewan.
Dalam aturan kode etik DPRD, setiap legislator berkewajiban mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan.
Praktik konflik kepentingan (conflict of interest), seperti mengarahkan proyek Pokir kepada perusahaan milik keluarga sendiri, dinilai telah mencederai prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan.
“Benturan kepentingan tidak boleh dibiarkan. Sebagai wakil rakyat, fokus utama adalah memperjuangkan aspirasi konstituen, bukan memperkaya lingkaran terdekat melalui jalur proyek,” imbuh Leo.
Menanggapi potensi pelanggaran etik tersebut, DPC PPP KSB membuka ruang seluas luasnya bagi penegakan aturan internal maupun eksternal. Anggota dewan yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mengintervensi pengadaan proyek demi kepentingan pribadi dan keluarga, kata Leo, dapat dilaporkan secara resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD tingkat daerah.
“Risikonya sangat jelas. Jika terbukti melanggar sumpah jabatan dan etika berat, sanksinya bisa berjenjang mulai dari pencopotan dari jabatan alat kelengkapan dewan (AKD) hingga sanksi tertinggi berupa pemberhentian tetap atau Pergantian Antar Waktu (PAW),” pungkasnya.
