Sumbawa Barat, insidentb.com | Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Sumbawa Barat yang telah bergulir sejak 5 Maret lalu ternyata masih membentur dinding tebal di lapangan. Memasuki hari kedelapan, realisasi pendataan baru menyentuh angka 7,6 persen sebuah capaian yang diakui masih sangat jauh dari target ideal tahapan.
Fakta tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BPS Sumbawa Barat, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, dalam acara Sosialisasi SE2026 yang dihadiri langsung oleh Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, asisten daerah, kepala dinas, pelaku usaha, serta insan pers di Aula Kantor BPS KSB.
Dalam laporannya, Ni Ketut Alit Rahayu tidak menampik adanya resistensi dari masyarakat. Sehingga pihaknya masih menghadapi kendala penerimaan di lapangan.
“Ada masyarakat yang menolak didata karena takut. Mereka khawatir ketika dimintai nomor KK atau informasi usaha, data itu akan dikaitkan dengan pajak atau membuat bantuan sosial mereka dicabut,” ungkap Ni Ketut Alit.
Padahal, kata dia, SE2026 merupakan agenda krusial 10 tahun sekali yang hasilnya akan menjadi kompas utama Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi mikro, kecil, menengah, hingga besar untuk satu dekade ke depan.
Kondisi ini kian mendesak mengingat ketatnya tenggat waktu. Berdasarkan Surat Edaran Bersama BPS dan Kemendagri tertanggal 15 Juni 2026, progres SE2026 dipantau secara berkala dan ketat lewat Dashboard pusat, mulai dari pemasangan atribut publikasi hingga pergerakan riil petugas di lapangan.
“BPS KSB pun secara khusus meminta peran aktif media massa dan pelaku usaha untuk mengikis misinformasi yang beredar di masyarakat,” pintanya.
Selain itu, ia meminta masyarakat/pelaku usaha untuk berperan aktif dengan hanya perlu memberikan informasi yang benar dan jujur kepada petugas sensus resmi yang datang ke lapangan.
“Ciri petugas kami adalah menggunakan rompi resmi, membawa kartu identitas (ID Card), dan surat tugas. Kami sangat berharap pelaku usaha menyambut baik kehadiran petugas dan memberikan data yang akurat. Data yang akurat berarti kebijakan yang dihasilkan pun akan semakin tepat sasaran dan berpihak pada pelaku usaha,” pungkasnya.
Merespons lambatnya progres awal tersebut, Bupati KSB H. Amar Nurmansyah yang hadir langsung memberikan atensi penuh. Menggunakan pendekatan matematis, Bupati mengurai beban kerja 130 petugas lapangan yang harus mencakup sekitar 500 titik/sebaran usaha hingga 31 Agustus mendatang (kurang lebih 75 hari).
“Kalau dihitung rata rata, satu petugas maksimal mendata 10 orang atau pelaku usaha per hari. Jika satu wawancara tatap muka butuh waktu 30 menit, maka total waktu efektif yang dibutuhkan mencapai 300 menit atau 5 jam per hari. Itu kalau respondennya langsung paham dan kooperatif. Kalau tidak, atau kalau usahanya lebih dari satu, waktunya akan jauh lebih panjang,” urai Bupati H. Amar Nurmansyah menganalisis tantangan di lapangan.
Bupati menegaskan bahwa kesuksesan SE2026 tidak bisa hanya dibebankan ke pundak BPS semata. Perlu ada intervensi dan support sistem yang masif dari pemerintah daerah, asosiasi usaha, hingga level terbawah.
“Suksesnya sensus ini bukan hanya bergantung pada petugas BPS, tetapi bagaimana kita semua memberikan dukungan. Hambatan di masyarakat, seperti ketakutan nomor KK disalahgunakan atau bantuan dicabut, harus kita jawab bersama dengan edukasi yang tepat. Semua pihak harus mengambil peran agar target 100 persen bisa tuntas secara akurat di akhir Agustus nanti,” tandasnya.
