Sumbawa Barat, insidentb.com | Pelayanan publik di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat menuai kritik keras. MPC Pemuda Pancasila (PP) KSB menyoroti lambannya proses administrasi yang dinilai merugikan masyarakat luas.
Sekretaris MPC PP Ranjuliarda menilai kekosongan komando pasca-Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPN yang tidak aktif menjadi biang kerok mandeknya roda pelayanan. Kondisi ini membuat urusan pertanahan warga terkatung katung tanpa kepastian.
“Pelayanan publik adalah hak dasar yang tidak boleh dikompromikan. Jika pimpinan di daerah tidak aktif, otomatis sistem di bawahnya ikut lumpuh,” tegasnya, kepada wartawan, Selasa (8/06/2026).
Merespons kondisi tersebut, MPC PP KSB mendesak Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera mengambil langkah tegas.
Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan penunjukan pejabat definitif yang mampu menjalankan tanggung jawab secara maksimal di Sumbawa Barat agar hak hak masyarakat tidak terus terabaikan.
“Kita minta Kakanwil NTB bersikap tegas. Ini masalah hak dasar pelayanan publik. Jangan abaikan itu! Jika itu terjadi kami tidak segan segan melakukan aksi,” pungkasnya.
Sementara, pihak BPN belum memberikan keterangan resmi terhadap keluhan publik tersebut. Hanya saja untuk informasi selanjutnya akan di tampung dan di teruskan ke pimpinannya.
“Ijin Bapak terkait informasi tersebut kami tampung terlebih dahulu, dan kami teruskan ke pimpinan kami,” kata sumber BPN setempat, saat di konfirmasi via WhatsApp.
