Sumbawa Barat, insidentb.com | Di balik dinamika politik dan administratif daerah, panggung Konferensi Kabupaten (Konfercab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbawa Barat mendadak berubah menjadi ruang otopsi yang terbuka.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, tidak hanya hadir untuk membuka acara, melainkan melayangkan kritik konstruktif terhadap realitas pahit yang kini membayangi industri media.
Bupati menegaskan, pergeseran lanskap bisnis media di era digitalisasi telah mengubah cara industri pers bertahan hidup. Model bisnis konvensional yang bergantung pada belanja iklan pemerintah tidak lagi cukup untuk menjamin keberlanjutan.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut peningkatan standar profesionalisme dan dedikasi wartawan secara masif. Di tengah arus informasi yang cepat namun sering kali dangkal, kualitas karya jurnalistik yang konstruktif dan berbasis data menjadi harga mati.
”Dinamika bisnis media telah bergeser. Pers tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama. Profesionalisme SDM harus terus ditingkatkan, bukan sebatas apa yang sudah diraih hari ini. Kritikan dan diskusi publik sepedas apa pun dari media adalah bahan evaluasi dan pembelajaran berharga bagi kami di pemerintahan,” kata Bupati, saat membuka acara Konfercab PWI, di Ruang Sidang II, Lantai I Setda, Kamis (20/08/2026).
Bupati mengibaratkan PWI Sumbawa Barat sebagai “akuarium demokrasi” sebuah ruang terbuka di mana dinamika, kompetisi, dan iklim demokratis bertumbuh secara sehat. Ia mengajak PWI dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melangkah ke depan dengan semangat kolaboratif yang profesional tanpa mengorbankan fungsi kontrol sosial pers.
Selain itu, Bupati dihadapan para insan pers secara terbuka menguliti kendala mendasar dalam tubuh birokrasi Sumbawa Barat. Menurutnya, kegagalan terbesar pemerintah saat ini bukan terletak pada perumusan kebijakan di tingkat atas, melainkan pada ketidakmampuan menerjemahkan dan “menjual” program unggulan agar dipahami secara masif oleh masyarakat.
Ia membeberkan bagaimana program program strategis seperti pengembangan pariwisata kerakyatan sering kali bernasib layaknya barang bagus yang gagal dipasarkan. Lemahnya sosialisasi dan belum terintegrasikannya persepsi di tingkat pimpinan hingga pelaksana bawah membuat ide ide besar pemerintah berhenti menjadi narasi internal tanpa dampak publik yang optimal.
”Pembangunan ini bukan urusan satu pihak. Kita sering kali gagal bukan karena konsep di atasnya lemah, tetapi karena kita tidak mampu menyatukan persepsi dan menyebarluaskan konstruksi berpikir tersebut. Akibatnya, program yang menyentuh rakyat langsung pun terasa tak mampu ‘dijual’ secara luas,” tandasnya.
Konfercab ini menjadi penegas bahwa percepatan pembangunan Sumbawa Barat tidak akan tercapai tanpa sinergi antara birokrasi yang komunikatif dan pers yang profesional.
