Sumbawa Barat | Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) bersama LSM Semut Merah kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Benete, Selasa (7/11/2023).
Dalam aksi kali ini, puluhan massa meminta kementerian mencopot Kepala Syahbandar dari jabatannya. Selain itu, massa juga mendorong Kepolisian segera menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi dan kebocoran Penerimaan pajak negara akibat bisnis gelap oknum pejabat Syahbandar setempat.
“Kita minta Kementerian Perhubungan mencopot Kepala KUPP Benete serta mendorong APH segera tetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara itu,” tegas, Ketua LSM Semut Merah Fikri Insani dalam orasinya.
Tak hanya itu, Fikri juga menilai di Pelabuhan Benete diduga terjadi kesewenang wenangan oknum kepala Syahbandar dan oknum pengusaha keturunan yang terus terusan memonopoli, usaha Bongkar muat, keagenan dan tracking atau angkutan transportasi barang di Pelabuhan Benete, harus diretas.
“Kami juga meminta APH segera mempercepat proses penyidikan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset negara yang menyebabkan setoran pajak bocor milyaran rupiah,” terangnya.
Ia mendesak Kementerian perhubungan segera mencopot Kepala Syahbandar sebab terlalu banyak skandal dugaan pemerasan dan intimidasi vendor pemilik barang dan kapal. Pemerasan itu dengan modus agar vendor atau pemilik kapal dan barang, memilih pengusaha yang diarahkan pejabat setempat ke perusahaan milik pribadi dan Taipan tersebut.
“Kami berhak sebagai masyarakat memperjuangkan nasib pengusaha lokal kita. Jangan dimonopoli oknum pejabat berwenang dengan modus cawe cawe kasar. Lantas diarahkan usaha itu untuk kepentingan kompolotan bisnis gelap mereka saja,” tandasnya.
