Sumbawa Barat | Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KSB Aheruddin Sidik,SE.,ME yang juga Ketua Komisi II mendorong kebijakan pendapat dan kebijakan belanja daerah, dari sisi Pendapatan Daerah pada Pembahasan APBD Tahun 2023 fokus pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut di sampaikan Aheruddin saat menyampaikan, pandangan Politik, rekomendasi dan usulan masyarakat dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KSB terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun Anggaran 2023, di ruang Rapat DPRD belum lama ini.
Ia menjelaskan, dimana pada poin keempat terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya adalah peningkatan PAD, bahwa dari laporan hasil realisasi bahwa PAD KSB pada tahun sebelumnya.
“Ini sebagai bagian referensi, bahwa saya pikir ini harus menjadi bagian perbaikan dalam peningkatan PAD, karena kita melihat capaian dari hasil realisasi PAD di tahun 2022 itu masih dikisaran angka 70 an persen dan itu sangat berimbas pada pencapaian Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) KSB,” ujarnya.
Namun dari sisi total pendapatan, menurutnya memang capaiannya luar biasa, ada peningkatan yang sangat signifikan yang angkanya di atas 30 persen capaian realisasi total pendapatan, namun dari sisi PAD ” saya harapkan bagi teman teman di TAPD agar dalam pengelolaan PAD di APBD Perubahan tahun ini, untuk dikaji secara komprehensif melalui kajian-kajian yang mungkin secara tehnis harus dilakukan pada tingkat perencanaan secara matang, karena ini akan memberikan nilai efektifitas terhadap kinerja pencapaian IPKD.
Yang Kedua, kata dia, dari sisi kebijakan belanja daerah, saya melihat dari sisi dokumen yang diajukan pada point ke tujuh tentang merencanakan belanja daerah yang dapat memiliki daya ungkit untuk menggerakkan perekonomian daerah seperti belanja modal infrastruktur.
“Ini penting saya sampaikan dan menjadi hal yang harus diprioritaskan , sehingga kedepan kita harus membuka akses sesuai dengan bidang tupoksinya,” jelasnya.
Untuk itu, Ia berharap kedepan belanja daerah harus di prioritaskan pada peningkatan infrastruktur, seperti jalan- jalan yang ada di desa- desa yang mungkin belum maksimal ditangani, untuk itu ada beberapa catatan yang perlu disampaikan bagi teman teman TAPD, bahwa berdasarkan hasil resapan reses yang sudah dilakukan di Dapil II , ini sekedar masukan bagi teman teman TAPD dan mudah mudahan ini menjadi perhatian. Sebab didalam menentukan prioritas belanja modal infrastruktur terkait dengan jalan hotmix di beberapa desa, ada beberapa desa yang kondisi jalannya luar biasa bagus, namun ada juga beberapa desa yang kualitasnya jauh dari standar, salah satu contoh misalnya Desa Meraran.
“Kalau kita melihat dari sisi kewilayahan sangat strategis namun sampai hari ini belum ada satu ruas pun jalan yang di hotmix sehingga saya meminta teman-teman untuk memprioritaskan jalan desa meraran untuk peningkatan jalannya, bukan disentuh dalam bentuk rabat beton ataupun lapen, akan tetapi harus di hotmix,” sebutnya.
Kemudian yang kedua, diwilayah kecamatan Poto Tano tepatnya di desa Tambak Sari yang memang dari sisi kewilayahannya itu sangat luas, lebar jalannya sangat luas dan bahkan jalan lingkar kawasan itu kurang lebih 1 KM, agar ini juga diprioritaskan untuk dimasukkan di belanja daerah di APBDP 2023 dalam bentuk peningkatan jalan Hotmix juga.
“Saya sangat mengapresiasi kepada rekan rekan TAPD yang sudah mendengarkan keluhan dan rekomendasi yang saya sampaikan dalam beberapa kali pembahasan terutama tentang peningkatan ruas jalan Rempe Seloto yang alhamdulillah saat ini sudah selesai proses tender, dan tentu ada satu PR kedepan untuk memikirkan untuk di hotmix ruas jalan dari depan Alfamart air suning menuju reban batu dan dari reban batu sampai ketemu dengan ruas titik Rempe Seloto, semoga ini kedepan dapat juga direalisasikan,” harapnya.
