Sumbawa Barat, insidentb.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan komitmen pengawasan dan sinergi anggaran melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD KSB, Kamis (16/7/2026).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaharuddin Umar bersama Wakil Ketua I Badaruddin Duri, sidang strategis ini dihadiri oleh Wakil Bupati Hj. Hanipah, Sekda Hairul Jibril, serta jajaran Forkopimda.
Sidang paripurna tersebut mengusung tiga agenda utama yang menjadi titik krusial arah kebijakan fiskal daerah. Pada agenda pertama, eksekutif memaparkan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan tema pembangunan “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Baru”. Proyeksi total APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp1,962 triliun, yang ditopang oleh target pendapatan daerah senilai Rp1,512 triliun, belanja daerah Rp1,897 triliun, serta pembiayaan netto Rp385 miliar.
Pemerintah daerah juga menekankan pengawalan ketat terhadap program unggulan seperti Kartu Sumbawa Barat Maju dan KSB Maju Luar Biasa.
Memasuki agenda kedua dan ketiga, Badan Anggaran (Banggar) DPRD KSB secara tegas mendesak agar instrumen fiskal diprioritaskan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas (direct impact).
Juru bicara Banggar, Santri Yusmulyadi, menegaskan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencatatkan pendapatan Rp1,155 triliun, belanja Rp2,252 triliun, serta pembiayaan dari SiLPA Rp1,144 triliun harus difokuskan pada sektor riil yang mendesak.
“Sektor sektor tersebut mencakup percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan, jaring pengaman sosial, peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan tenaga kerja,” katanya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian Pendapat Akhir Bupati dan penandatanganan persetujuan bersama. DPRD KSB secara tegas memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga percepatan eksekusi program.
Sinergi tegas antara legislatif dan eksekutif ini memastikan seluruh kebijakan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan transformasi kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat.(**)
