Sumbawa Barat, insidentb.com | Kabupaten Sumbawa Barat menjadi titik pusat penguatan mitigasi bencana bagi seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. Hal ini mengemuka dalam Sosialisasi dan Diskusi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang digelar di Graha Praja, Sekretariat Daerah KSB, Kamis (18/06/2026).
Di hadapan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan seluruh Kepala Pelaksana BPBD se-NTB, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si, menegaskan bahwa KRB bukanlah sekadar dokumen pelengkap administratif.
“Saya memandang pertemuan ini sangat strategis dan mohon diseriusi. KRB harus menjadi kompas bagi pemerintah daerah. Ini penunjuk arah yang jelas dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana yang konkret di lapangan,” tegas Bupati Amar.
Data menunjukkan bahwa meskipun seluruh daerah di NTB telah memiliki draf KRB, sebagian besar masih memerlukan pembaruan substansial dan validasi dari BNPB. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, S.T., M.T, mengakui bahwa asistensi intensif selama dua hari (18–19 Juni 2026) ini menjadi kunci agar KRB yang disusun benar benar relevan dengan kebutuhan spesifik masing masing daerah.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan BNPB, Dyah Rusmiasih, memberikan peringatan keras. Ia menekankan bahwa KRB akan kehilangan taringnya jika hanya tersimpan di lemari arsip.
“Kajian Risiko Bencana tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata. Ia wajib diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan Rencana Penanggulangan Bencana. Mengingat 13 jenis bencana yang diatur undang undang semuanya ada di NTB, keberadaan KRB adalah harga mati untuk menekan risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur,” jelas Dyah.
Menutup forum, Bupati Amar Nurmansyah menaruh ekspektasi tinggi. Ia menargetkan seluruh kabupaten/kota di NTB mampu menuntaskan penyusunan KRB yang komprehensif dalam tiga bulan ke depan.
Melalui pendampingan ketat dari BNPB, Bupati berharap NTB tidak lagi gagap menghadapi potensi ancaman. Dengan KRB yang akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah kini memiliki peta jalan yang tegas untuk mengantisipasi risiko, mengedepankan keselamatan masyarakat, dan meminimalisir dampak bencana bagi masa depan daerah.
