Sumbawa Barat | Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umat mendampingi Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Jum’at (12/5/2022).
Adapun Kabupaten/Kota yang turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Kota bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Barat dan, Kabupaten Sumbawa Barat. Hadir dalam kesempatan Bupati beserta Ketua DPRD Kabupaten/Kota penerima LHP beserta Kepala BPKD dan Inspektorat Daerah.
Dalam kesempatan menyampaikan laporan, Kepala BPK perwakilan Propinsi NTB, Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa Laporan hasil Pemeriksaan sudah bisa dilaksakan tepat waktu sesuai konstitusi.
“Dua hari setelah lebaran kami lakukan review, dan saya selaku ketua bertanggung jawab, tidak ada satu pun review yang lewat dari saya dan saya harus tahu semuanya, karena saya yang memutuskan ini layak menjadi temuan atau tidak,” ungkapnya
Sebagai gambaran, ia menyampaikan bahwa kondisi di beberapa daerah, bukan di NTB saja bahwa kadang – kadang ada beberapa Pemda harus secepatnya melengkapi dokumen, terburu waktu dan harus secepatnya disetorkan ke kas daerah.
“Karena pilihannya kalau tidak segera disetorkan, ini akan menurunkan opini. Dan sebenarnya tim mendorong Opini Pemda mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Alhamdulillah sudah berdasarkan waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.
“Adapun masalah yang sering terjadi adalah terkait dengan implementasi Perpres 33 tahun 2021 dan Keputusan Kepala Daerah. Ada yang dalam implementasinya Keputusan Kepala Daerah melampaui Perpres, dan itu pemborosan.
“Kami juga melakukan pemeriksaan sesuai dengan bagaimana Pemda mengatur anggaran di Daerah,” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi perhatian BPK yaitu pengelolaan dana bos, penetapan honor Forkopimda, penyewaan alat berat oleh PUPR, pembayaran dan pungutan pajak.
Diakhir laporannya, Ketua BPK Perwakilan NTB, Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa Dokumen dari ke 8 Pemda sudah di penuhi, dan Alhamdulillah semuanya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam kesempatan memberi sambutan, Atas nama pimpinan DPRD, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi menyampaikan bahwa, semua daerah ingin capaian terbaik.
Kemudian, untuk perbaikan kedepan, kata Didi Sumardi menyampaikan saran bahwa perlu dibangun mekanisme tambahan sebagai jalur konsultatif bagi Pemda dalam membenahi laporan.
“Konsultasi tersebut untuk menyamakan persepsi dalam berbagai hal. Dan dengan Performance yang baik dari ke delapan daerah ini, akan menjadi prospektif bagi kita untuk terus melakukan perbaikan kedepan,” ujarnya.
Sementara itu, penyampaian sambutan mewakili Bupati yang disampaikan oleh H.M.Zukiman Azmi Bupati Lombok Timur menyampaikan beberapa catatan penting bahwa cara kerja BPK yang datang tanpa muka pulang tanpa punggung adalah cara kerja yang paling ideal. Para auditor tidak pernah meminta fasilitas benar benar obyektif dam akuntabel.
“Kadang kadang ada yang tidak terjangkau oleh inspektorat daerah, tim dari BPK bisa menjangkaunya. Dan kami berharap agar BPK tidak hanya menjangkau tempat tertentu saja, tetapi harus pula menyasar daerah terpencil,” pungkasnya.(**)
