Sumbawa Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB mengenai evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh legislatif pada Selasa (30/11) lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar pada media via seluler, Rabu (1/12) mengingat banyak agenda dan program prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid -19.
“Kita sudah memasuki Desember. Sebentar lagi di hadapkan pada Januari 2022. Teman-teman parlemen berharap TPAD mengambil langkah berkoordinasi dengan Pemprov agar evaluasi APBD 2022 cepat selesai dan lebih-lebih bisa mendapatkan nomor registrasi-didampingi oleh Bagian Hukum Setda. Teman-teman eksekutif harus ‘jemput bola’ sehingga ketika 1 Januari 2022 mendatang, APBD 2022 bisa dilaksanakan,” bebernya.
“Agar serapan anggaran maksimal, pihaknya berharap, pelaksanaan kegiatan dan program yang tertuang dalam APBD 2022 bisa dikerjakan mulai 1 Januari mendatang,” bebernya lagi.
Terjadinya serapan anggaran maksimal akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Dengan itu, organisasi perangkat daerah bisa mempersiapkan dari sisi administrasi seperti lelang dan lain sebagainya.
Pada media, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengakui, bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD 2022.
“Harapan kami (anggota DPRD) untuk segera membangun komunikasi dan koordinasi terkait evaluasi APBD 2022, sehingga realisasinya on time,” terangnya.
Lepas dari itu, pihaknya meminta eksekutif dengan segala perangkat untuk menatap 2022 dengan menunjukkan kinerja demi KSB baik menuju baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
“Tingkatkan terus pelayanan publik di berbagai sektor,” pungkasnya.
