Teror KKB Papua Meningkat dalam Dua Pekan, Sejumlah Warga Sipil Jadi Korban

  • Bagikan

InsideNTB.com, Jakarta – Kondisi keamanan di Papua yang belum kondusif membuat Pemerintah perlu menyusun langkah dan strategi penyelesaian konflik. Belum lama ini Papua khususnya Intan Jaya dan Puncak kembali memanas akibat terjadinya aksi kekerasan di Papua masih saja terjadi, tidak hanya baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, warga sipil juga kerap menjadi korban penembakan oleh kelompok KKB.

Konflik yang ditimbulkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi persoalan lama yang tidak pernah tuntas. Kini warga sipil di Papua menjadi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) apa dosa masyarakat sipil sebagai musuh KKB, mereka tidak bersenjata hanya hidup mencari nafkah untuk keluarganya, kenapa menjadi sasaran.

Aksi kekerasan KKB terhadap warga sipil Papua sepanjang Bulan April baru-baru ini, diantaranya, tanggal 8 April 2021, seorang Guru SD, Oktovianus Rayo di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak tewas usai dituduh sebagai mata-mata. Tiga sekolah juga hangus dibakar KKB.

Kemudian, tanggal 9 April 2021, seorang Guru SMP 1 Julukoma tewas ditembak di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Dilanjut pagi tanggal 11 April 2021, sebuah Helikopter dibakar di Apron Bandara Aminggura Ilaga, Kabupaten Puncak. Selang tiga hari pada tanggal 14 April 2021, Sopir Ojek tewas ditembak di Kampung Erogama, Distrik Omikuma, Kabupaten Puncak. KKB juga membakar rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Puncak, dan terakhir tanggal 15 April 2021, Siswa SMA di Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, bernama Ali Mom tewas ditembak karena dituduh mata-mata aparat.

“Kalau kita lihat KKB menarik taktik gerilya akhir-akhir ini dengan menggunakan cara memprovokasi TNI-Polri disetiap tempat, karena mereka kalah oleh taktik gerilya TNI/Polri dan logistiknya juga habis. Sekarang KKB hanya bisa menyerang di tengah-tengah pada saat ada keramaian warga sipil, dan menembaki Pesawat Sipil, kelompok bersenjata itu berharap agar Personel TNI-Polri membalas tembakan sehingga bila jatuh korban warga sipil akan menjadi bahan fitnah dan berita bohong dari mereka bahwa para korban dibunuh Personel TNI/Polri. Itupun tidak berhasil, kini masyarakat sipil yang lemah menjadi sasaran tembak,” ungkap Letkol Inf Drs. Solih (Kasubbid Branet Bidinfonet Puspen TNI) dalam rilisnya, Rabu (21/4/2021) kemarin.

Aksi teror dan pembunuhan sadis KKB di sejumlah daerah Papua khususnya Intan Jaya dan Puncak, kali ini menyerang warga Sipil untuk mencari perhatian masyarakat dunia. Sebab dukungan terhadap KKB untuk memisahkan diri dari Indonesia mulai sepi dan bahkan sudah tidak terdengar lagi, kini yang menjadi andalan KKB Negara Pasifik Vanuatu pun sudah tidak peduli terhadap KKB,karena tidak bisa membuktikan bahwa TNI-Polri melanggar HAM, bisanya membuat berita bohong.

“Pernah warga Indonesia marak memperbincangkan Vanuatu, sehingga dibuat malu di Dunia maya sehingga, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mengangkat masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sesi ke-75 Sidang Umum PBB pada 26 September 2020 lalu. Indonesia menjawab dengan mengatakan bahwa Vanuatu mengangkat masalah HAM yang artifisial dan bahwa Vanuatu bukan perwakilan Papua. Hingga sekarang Perdana Menteri tersebut prustrasi sudah tidak mau menyinggung Papua Merdeka,” bebernya.

Jika aksi teror dan pembunuhan sadis KKB terus berlanjut terhadap warga Sipil yang tidak berdosa, maka Komnas HAM harus berperan aktif terhadap KKB, karena menyerang warga Sipil yang tidak bersenjata adalah pelanggaran HAM, bukan ke TNI/Polri saja tentang pelanggaran HAM itu, karena warga Sipil juga harus dilindungi jangan sampai menjadi korban dari sekelompok orang yang terlibat dari konflik bersenjata tersebut.

“Konflik bersenjata yang terjadi di Papua sumbernya memang karena ada gerakan separatis bersenjata. Namun dibalik itu biasanya juga ada faktor lain mengapa eskalasi konflik bersenjata terus meningkat dan menyasar kepada masyarakat sipil. Pemerintah sudah melihat akar permasalahannya Papua, oleh sebab itu Pemerintah memberikan otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sehingga kekerasan terhenti. Namun tujuan itu masih jauh dari harapan, malah semakin menjadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, dari data di atas menunjukkan bahwa jika Pemerintah terus melanjutkan pendekatan berbasis keamanan terhadap konflik Papua, konflik akan terus berlarut-larut dan meningkatkan jumlah panjang korban akibat keganasan KKB.

“Sebenarnya, selain pendekatan keamanan, Pemerintah pada masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) sudah tepat telah meningkatkan di pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua. Pendekatan ini adalah pendekatan yang sudah betul dan harus diperpanjang dalam periode kedua Jokowi sekarang,” katanya.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, Pemerintah akan mendorong lima program pembangunan di Papua, “Ini menandakan bahwa Pemerintah akan melanjutkan fokus pada pendekatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Papua, untuk bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah di Indonesia lainya, setop teror, setop konflik bersenjata, setop kekerasan kepada masyarakat Sipil,” tegasnya.(RED)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *