Sumbawa Barat | Rektor Universitas Cordova (Undova), Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, B.A., SH., M.M., menegaskan dukungan terhadap langkah relaksasi izin ekspor konsentrat bagi PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Dukungan ini disampaikan dalam media gathering di Kampus Undova, Minggu (28/9/25).
Menurutnya, Sumbawa Barat menghadapi tantangan besar memasuki era pasca tambang, di mana produksi dari tambang Batu Hijau diperkirakan akan berakhir dalam 10 tahun ke depan.
Pada saat yang sama, Amman Mineral masih menghadapi kendala operasional smelter sehingga tidak bisa memaksimalkan pengolahan di dalam negeri.
Seperi diketahui, Amman Mineral sudah mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat sejak Mei 2025 untuk memperpanjang izin ekspor. Kini tinggal menunggu evaluasi dari Kementerian ESDM.
Ia menekankan bahwa relaksasi ekspor jangka pendek sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Tanpa relaksasi, kata dia, perekonomian Sumbawa Barat dan NTB bisa terpukul, tenaga kerja terancam dirumahkan, dan pendapatan daerah berpotensi merosot tajam.
“Jika ekspor benar-benar terhenti, dampaknya akan terasa langsung ke masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberi ruang bagi Amman Mineral, sembari tetap menuntaskan kewajiban pembangunan smelter,” tegasnya.
Kyai Zul sapaan akrab rektor Undova yang juga mantan Bupati Sumbawa Barat dua periode menilai Amman Mineral menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pemurnian hasil tambang melalui pembangunan smelter. Hal ini, katanya, berbeda dengan perusahaan sebelumnya, PT Newmont Nusa Tenggara.
“Newmont beberapa tahun sejak diminta melakukan pemurnian tidak sanggup, bahkan hingga diambil alih pun tetap tak sanggup membangun smelter. Sementara Amman sudah berproses dan itu patut diapresiasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga sempat mengingatkan potensi penurunan ekonomi daerah jika kontribusi Amman Mineral tidak maksimal. Hal ini menambah urgensi agar pemerintah segera mengambil keputusan strategis.
Bagi Undova, isu tambang bukan sekadar soal industri, tetapi berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Relaksasi harus menjadi jembatan agar ekonomi tetap berjalan, sambil menyiapkan langkah pasca tambang secara terukur,” pungkas Kyai Zul.
