Sumbawa Barat, Insidentb.com | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, meminta pemerintah bersikap terhadap aktivitas Nonton Bareng Film Dokumenter ‘Pesta Babi’.
MUI setempat berpandangan, tema dan narasi dalam film tersebut, sangat sensitif yang berpotensi membenturkan Suku Ras dan Agama tertentu dengan negara. Seolah pemerintah dan negara melakukan kejahatan berupa kolonialisme terhadap Suku tertentu dan agama tertentu di tanah Papua.
“Kami sudah menonton film itu. Kami melihat, narasi dan gambaran yang dibangun tidak berimbang. Suara pemerintah tidak ada. Begitu juga TNI dan warga Suku lainnya yang setuju dengan pembangunan Papua. Papua saudara kami, bagian dari NKRI,” kata Ketua, MUI Sumbawa Barat, TGH. DR. Burhanuddin Rahmat, S. Sos, M. Pdi, kepada wartawan, Rabu (20/5/2026) siang.
MUI secara organisasi mengajak semua komponen untuk sama sama bijak terkait peredaran film pesta babi tersebut. Menurutnya, ruang diskusi ilmiah dan kampus boleh mengkaji dan berdebat soal isi film itu. Hanya saja, penyebarluasan apalagi ditonton luas masyarakat umum, hendaknya harus melalui aturan yang berlaku. Terutama terkait undang undang perfilman.
MUI kata Burhanuddin, meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten ikut mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat isi film itu di masyarakat Sumbawa Barat. Terutama, dampak dari provokasi dan propaganda yang mengancam keutuhan negara dan kerukunan serta solidaritas antar umat beragama Suku, ras dan golongan.
“Pemerintah harus bijak dan memikirkan kepentingan lebih besar. Jangan sampai Nobar Film itu justru memicu perdebatan dan konflik sosial di media sosial dan ditengah masyarakat,” pungkasnya.
