(Foto : Mohammad Hatta Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB)
InsideNTB.com, Sumbawa Barat – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat, bukan tidak serius menanggapi terkait masalah penganguran di Tanah Pariri Lema Bariri ini.
Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB, Mohammad Hatta dalam keterangan persnya, Rabu (4/12) Siang tadi.
Ia menegaskan, bahwa salah satu contoh penyebab dari meningkatnya angka penganguran di KSB, karena jumlah angka lulusan Sekolah SMU yang tidak bisa melanjutkan study ke perguruan tinggi Itupun karena faktor ekonomi keluarga secara otomatis menyumbang terhadap sektor angka pengangguran serta pasca S1 juga banyak.
Sedangkan, pos lapangan pekerjaan yang tersedia belum bisa di manfaatkan secara maksimal oleh dinas terkait.
“Komisi I DPRD selalu mengawasi serta terus mendorong eksekutif untuk menciptakan formulasi agar penganguran di KSB dapat di tekan semisal memaksimalkan peluang kerja yang sudah tersedia seperti objek Batu Hijau Projek baik perusahaan induk maupun subkonnya dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di seantero KSB serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Praktek droping naker dari luar KSB oleh perusahaan yang masuk ke KSB juga wajib adanya penekanan,” ungkapnya.
Sambung Hatta akrab ia disapa, para pencari kerja KSB wajib diprioritaskan oleh Pemda dan seluruh perusahaan yang ada beroperasi di wilayah KSB tidak terkecuali.
Komisi I juga sudah menelurkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang juga punya semangat untuk menuju ke penurunan angka penggangguran kita. Kemudian UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) KSB kita dorong untuk di upgrade guna menciptakan jebolan-jebolan BLK yang siap pakai di pasar kerja yang ada di KSB khususnya Perusahaan-Perusahaan Tambang yang ada di Batu Hijau. Salah satu contoh sebelum peserta BLK KSB di sertifikasi maka wajib kiranya peserta tersebut di magangkan pada perusahaan yang ada di KSB khususnya Batu Hijau,” jelasnya.
Hatta juga menambahkan, terkait pernyataan seseorang yg mengatakan bahwa Komisi I hanya berkoar-koar saja, tentu itu pernyataan yang sangat lucu dan cenderung tidak paham akan fungsi-fungsi Lembaga Negara di Daerah, hal ini sangat kita sesalkan, sementara tugas kita tentu mencerdaskan dan meluruskan pemahaman kita akan tugas pokok dan fungsi cabang-cabang Lembaga Negara.
Ketika anggota DPRD dikatakan berkoar-koar atau berbicara lantang itu adalah bagian dari tugas Konstitusi sebagai anggota DPRD, parlemen itu kan gedung berbicara.
Walaupun demikian, lanjut Hatta, sangat memaklumi pernyataan tersebut Karena pasti semangat dan tujuannya sama untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
“Iya, kami anggota-anggota DPRD di tugaskan untuk berbicara. Sekali lagi pahami dulu terkait tupoksi Lembaga Negara, dan jangan minta atau memaksakan DPRD seperti Eksekutiflah,” demikian Hatta.(ID/SB)
