Sumbawa Barat, insidentb.com | Perwakilan penambang lokal menyambangi Graha Fitrah, Kemutar Telu Center (KTC) untuk menyampaikan aspirasi sekaligus desakan kepada pemerintah daerah, membuka kembali akses jual-beli melalui toko emas dan mempercepat kejelasan legalitas tambang rakyat.
Pantauan media di lokasi, pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbawa Barat, Jumat (20/11/2026).
Di hadapan jajaran pimpinan daerah dan aparat penegak hukum, perwakilan massa menyuarakan kegelisahan atas tersendatnya rantai ekonomi warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan skala rakyat.
Bagi penambang lokal di KSB, pembatasan maupun penutupan ruang transaksi di toko emas sangat riskan sebab menyangkut dapur keluarga yang harus terus mengepul.
Perwakilan massa mendesak agar toko emas kembali dibuka agar hasil usaha masyarakat memiliki jalur niaga yang jelas dan transparan.
Di saat bersamaan, tuntutan legalisasi tambang rakyat kembali ditegaskan. Penambang menilai ketidakpastian status hukum membuat posisi mereka serba salah di lapangan antara kebutuhan bertahan hidup dan bayang bayang penertiban.
Massa meminta pemerintah daerah tidak hanya menampung keluhan, melainkan menghadirkan langkah konkret yang bisa dirasakan dalam waktu dekat.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Amar Nurmansyah tidak menutup mata terhadap realitas sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ia mendorong agar segera dibentuk Tim Fasilitasi yang di bentuk bertugas mendampingi serta melakukan inventarisasiterhadap legalitas resmi toko emas dan pertambangan rakyat di Sumbawa Barat.
Langkah ini dirancang sebagai jembatan administratif agar aspirasi legalitas tidak berhenti sebatas wacana, sembari daerah menunggu terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang mengatur kerangka legalitas tambang rakyat secara lebih komprehensif.
“Saya mendorong jajaran terkait, untuk menginventarisir toko emas agar segera difasilitasi, bahkan bila perlu dikeluarkan izin dagangnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Instruksi inventarisasi toko emas ini menjadi sinyal bahwa Pemkab KSB berupaya menata ulang ekosistem perdagangan emas lokal agar lebih tertib, terdata, dan memiliki payung perizinan yang jelas. Dengan pendataan dan fasilitasi izin dagang, pemerintah daerah berharap ada titik temu antara penegakan aturan, stabilitas keamanan, dan keberlangsungan ekonomi warga.
Kehadiran Bupati, Sekda, dan unsur Forkopimda dalam dialog terbuka di Graha Fitrah KTC menunjukkan bahwa isu tambang rakyat dan tata niaga emas berada dalam radar prioritas daerah. Namun bagi para penambang, komitmen di ruang pertemuan akan diuji oleh kecepatan eksekusi di lapangan.
Kini, masyarakat dan pelaku tambang lokal menanti langkah nyata dari jajaran Pemkab KSB, seberapa cepat Tim Fasilitasi bekerja, bagaimana proses inventarisasi toko emas dijalankan secara adil dan transparan, serta sejauh mana perlindungan ekonomi masyarakat dapat terjaga sembari menanti kepastian regulasi di tingkat provinsi.










