Sumbawa Barat, insidentb.com | Upaya menekan potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus digencarkan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, kepolisian menyasar sejumlah titik rawan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di wilayah hukum setempat.
Kegiatan pencegahan dan sosialisasi ini untuk sementara difokuskan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano. Ketiga wilayah tersebut menjadi perhatian khusus mengingat mobilitas warga serta akses jalur keluar daerah yang kerap dimanfaatkan pihak pihak tidak bertanggung jawab untuk memberangkatkan pekerja migran tanpa dokumen dan prosedur resmi.
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Rendy Andy melalui Kasat Reskrim IPTU Firman Renaldi menegaskan bahwa langkah preemtif dan preventif ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat dari jerat perdagangan orang serta eksploitasi di luar negeri.
“Pencegahan TPPO tidak bisa hanya dilakukan setelah korban jatuh. Kami turun langsung ke masyarakat di Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano untuk memastikan calon PMI memahami risiko besar keberangkatan secara nonprosedural,” ujar IPTU Firman Renaldi, dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, personel Unit PPA memberikan edukasi terkait ciri ciri perekrutan ilegal, janji manis penyalur tidak resmi, hingga ancaman hukum bagi para pelaku TPPO. Selain itu, kepolisian juga mengimbau masyarakat dan perangkat wilayah agar segera melapor apabila menemukan aktivitas perekrutan tenaga kerja yang mencurigakan atau tidak sesuai aturan perundang undangan.
IPTU Firman Renaldi menambahkan, keberangkatan PMI secara ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menempatkan pekerja pada kerentanan tinggi mulai dari penipuan gaji, penyitaan dokumen, hingga kekerasan dan eksploitasi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama menutup ruang gerak para calo dan sindikat TPPO. Pastikan setiap keberangkatan bekerja ke luar negeri menempuh jalur resmi yang aman dan terlindungi hukum,” tegasnya.
Melalui langkah berkelanjutan ini, Polres Sumbawa Barat berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga angka kasus TPPO dan pemberangkatan PMI nonprosedural di Bumi Pariri Lema Bariri dapat ditekan seminimal mungkin.










