Lahan Pariwisata Poto Tano Terganjal KP2B, Pemilik Desak Pemkab KSB Tinjau Ulang RTRW

Sumbawa Barat, insidentb.com | Kebijakan tata ruang di Kabupaten Sumbawa Barat kembali disorot. Lahan seluas 2,23 hektare milik Samun Fakhruddin di kawasan Bangka Belak, Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, SHM No: 00857 Tahun 2018, kini terganjal status Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Penetapan tersebut menutup pintu alih fungsi lahan, sekaligus memicu kritik soal arah pengembangan investasi pariwisata di gerbang utama Pulau Sumbawa tersebut.

Samun Fakhruddin mendesak pemda setempat segera meninjau ulang penetapan zona KP2B pada lahannya. Menurutnya, mempertahankan status pertanian di titik strategis pengembangan wisata justru kontraproduktif dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah di sektor pariwisata.

“Kami butuh kepastian hukum dan kejelasan tata ruang dari Pemda. Poto Tano adalah wajah dan pintu masuk Sumbawa Barat. Jika lahan yang potensial untuk mendongkrak pariwisata justru dikunci dalam zona KP2B tanpa solusi, bagaimana sektor pariwisata kita mau berlari kencang,” tegas Samun kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

Polemik ini mencuat menyusul terbitnya surat balasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 18 Agustus 2026 atas permohonan peninjauan kembali (PK) status KP2B yang diajukan pemilik lahan. Dalam surat tersebut, penyesuaian tata ruang diarahkan melalui mekanisme revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah berjalan.

Namun, Samun menilai jawaban birokratis tersebut belum memberikan jaminan konkret. Ia mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemda mengawal usulan dan kajian teknis lahan miliknya dalam draf revisi RTRW tersebut.

Lebih jauh, ia juga mengajukan permohonan peninjauan kembali secara tersendiri di luar proses revisi RTRW reguler agar tidak terjebak dalam proses birokrasi yang berlarut larut.

“Jangan sampai rakyat dan investor dibiarkan menggantung menunggu proses revisi RTRW yang tidak jelas kapan tuntasnya. Kami meminta ada kajian khusus dan peninjauan kembali secara tersendiri. Harus ada sinkronisasi antara perlindungan lahan pangan dengan visi daerah yang ingin memajukan pariwisata,” tandasnya.

Inkonsistensi RTRW Daerah Dikecam, Lahan Warga Dipersulit, Tambak dan Sekolah Bebas Berdiri di Zona Serupa

Selain itu, Samun mengaku heran, pasalnya, di saat lahannya dipersoalkan dengan dalih status kawasan perkebunan, aktivitas tambak serta bangunan fasilitas umum seperti SMP Tua Nanga justru berdiri kokoh di lokasi yang tidak jauh dari lahannya, bahkan telah mengantongi izin resmi dari pemda.

Menurutnya, dengan kebijakan yang dinilai tidak konsisten dan tebang pilih tersebut. Menurutnya, jika aturan RTRW ditegakkan secara objektif, seharusnya ketentuan yang sama berlaku bagi seluruh pihak tanpa terkecuali.

“Itu lokasi sama dengan lahan saya. Apakah lokasi tambak tersebut tidak termasuk kawasan perkebunan? Kemudian bangunan SMP Tua Nanga juga berdiri kokoh? Aneh juga kalau lokasi saya saja masih berstatus kawasan perkebunan,” ujar Samun dengan nada tanya penuh keheranan.

Terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas dan Pertanahan PUPR KSB, Muhammad Naf’an, dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya menegaskan bahwa penolakan tersebut, karena lokasi yang diajukan berada di dalam kawasan KP2B Provinsi. Yang mana dalam hal pemanfaatan ruang yang berada di dalam KP2B harus berpedoman pada perda nomor 5 tahun 2024 tentang RTRW Provinsi khususnya di pasal 97.

Ia menjelaskan, berdasarkan analisis spasial, lahan seluas 22.670 meter persegi dengan alas hak SHM No. 00857 Tahun 2018 atas nama Samun Fakhruddin tersebut berada di zona yang dilindungi. Rinciannya meliputi, Kawasan Pertanian Tanaman Panganseluas 17.482 M². Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Pantai) seluas 5.188 M² dan Kawasan KP2B Provinsi dan Kabupaten.

“Berdasarkan pola ruang RTRW Kabupaten Sumbawa Barat, lokasi tersebut tidak sesuai untuk peruntukan kegiatan usaha pondok wisata yang diajukan melalui sistem OSS-RBA. Oleh karena itu, Forum Penataan Ruang dengan tegas memutuskan untuk tidak memberikan izin,” ujar Naf’an.

Pihak Dinas PUPR KSB juga mengingatkan bahwa dokumen Pertimbangan Teknis yang diterbitkan ini bukanlah sebuah Perizinan Berusaha. Melainkan, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berfungsi untuk menolak permohonan karena terbukti berada kawasan KP2B.

Saat ditanya, terkait keberadaan bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan area tambak akhirnya mendapat jawaban tegas. Saat dikonfirmasi, ia meminta publik agar tidak menyamaratakan fasilitas umum dengan kegiatan komersial murni.

Ia menekankan bahwa kedua lokasi tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga pendekatannya pun berbeda.

“Untuk kedua lokasi tersebut merupakan kepentingan umum. Artinya, jangan disamakan fasilitas publik dengan bisnis,” tegasnya.

Meski berstatus fasilitas publik, ia memastikan seluruh aktivitas di lokasi tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan tidak melanggar aturan tata ruang maupun perizinan yang berlaku.

“Yang jelas, selama bisa memenuhi syarat syarat yang tercantum di Perda Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 97, maka dapat diperkenankan melakukan aktivitas sesuai rencana yang diinginkan,” pungkasnya.