Solo | Kabupaten Sumbawa Barat menerima penghargaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena upaya pemerintah setempat yang berhasil menekan laju penularan AIDS, TBC dan Malaria.
Penghargaan tersebut diberikan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto dalam pertemuan nasional monitoring dan evaluasi Projeck and Suistanable Sistem For Healt (RSSH) AIDS Tubercolosis Malaria (ATM), yang berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah, 25 Oktober 2025 lalu.
“Pelatihan dan Loka Karya (Pentaloka) nasional ini membahas sejumlah program prioritas. Antara lain AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, Makan Bergizi Gratis (MBG), Stunting, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Hipertensi, Kanker Serviks, serta manajemen resiko Dinas Kesehatan dan Puskesmas,” kata, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Dr. Carlof, M. MERS, kepada wartawan, belum lama ini.
Kegiatan ini, diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Indonesia itu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus dalam rangka monitoring dan evaluasi Program RSSH ATM tadi.
Tujuannya untuk, mendiseminasikan hasil evaluasi, memperkuat integrasi program ATM dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta menyepakati langkah bersama menuju eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria pada tahun 2030.
Kabupaten Sumbawa Barat sendiri dinilai sukses dan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan program penanggulangan penyakit menular HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria tadi.
“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi di bidang kesehatan,” ujar Carlof, lagi.
Ketua Adinkes Indonesia, Dr. M. Subuh, MPM dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan layanan kesehatan primer merupakan kunci utama dalam mencapai derajat kesehatan yang paripurna.
Ia menegaskan, pembangunan kesehatan merupakan amanah UUD 1945, dengan target menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengendalikan penyakit menular, serta meningkatkan usia harapan hidup melalui sinergi lintas sektor.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani tantangan kesehatan nasional.
Ia mencontohkan keberhasilan kerja sama saat penanganan pandemi Covid-19 sebagai model yang perlu diterapkan dalam menghadapi isu kesehatan lain seperti stunting, TBC, dan peningkatan gizi masyarakat.
“Kita tidak bisa bermimpi menjadi negara maju jika persoalan kesehatan dasar belum tertangani dengan baik,” ungkap, Bima Arya.
Bima juga menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Saat ini, menurut Kemendagri, Indonesia menempati peringkat kedua dunia terkait angka kematian akibat TBC. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah strategis. Protokolnya sudah ada.
“Terutama bagaimana melakukan pelacakan (tracing), intervensi, baik untuk kasus positif maupun negatif,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, H. Amar Nurmasnyah mengajak semua pihak bersinergi mewujudkan Indonesia bebas AIDS, TBC, dan Malaria Tahun 2030.
Penyakit penyakit ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga tantangan kemanusiaan. Pembangunan yang harus kita atasi bersama melalui kolaborasi lintas sektor, baik itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Pemerintah Daerah (Pemda) menurut Bupati harus perkuat upaya pencegahan, deteksi dini, serta pengobatan yang tepat dan berkesinambungan.
Ia mengajak elemen masyarakat kerja kerja kolaboratif, karena upaya pengendalian penyakit adalah wujud nyata kepedulian kita terhadap masa depan bangsa.
“Ciptakan generasi maju yang luar biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat,” seru Bupati.(**)
