Sumbawa Barat | Dinas Sosial Sumbawa Barat, menekankan pentingnya basis data nasional dan verifikasi lapangan yang presisi, guna memastikan seluruh penerima sasaran, bantuan Kartu KSB Maju Sosial sampai ke masyarakat.
Instansi yang berperan terhadap tinggi rendahnya penurunan angka kemiskinan tersebut, mengklaim telah menunjukkan hasil positif. Dimana realisasi serta akses penerima Kartu KSB maju sosial telah sampai langsung ke rekening penerima.
“Gak benarlah kalau ada survey yang mengukur keterkenalan, lalu menempatkan kita di posisi ke empat dianggap kinerjanya anjlok. Data itu berdasarkan respons yang sudah tersasar. Ruang lingkup respondennya berbeda,” kata Kepala Dinas Sosial Sumbawa Barat, Ferial, S.Km, kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).
Kepuasan masyarakat itu dilihat dari jumlah responden. Responden Kartu KSB Maju sosial tentu berbeda dengan instansi yang memiliki lembaga penyalur layanan yang tersebar diseluruh KSB. Sementara Dinsos, pusat layanannya hanya di Kabupaten saja.
Misalnya, Kartu KSB Maju Pendidikan itu lembaga yang tersebar di seluruh KSB. Ada sekolah sekolah. Begitu juga Kesehatan, warga langsung bersentuhan dengan Puskesmas. Jadi begitu dilouncing langsung ke sekolah sekolah dan Puskesmas, jelas responnya langsung naik.
Dinsos setempat menegaskan, laporan data penerima real-time sudah diberikan langsung kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai kepala daerah. Saat ini tahap satu dua dan tiga telah mencapai realisasi 100 persen ke rekening sasaran. Misalnya rekening penerima bantuan Lansia, uang duka, bantuan anak yatim atau piatu, bantuan kemsiminan ekstrem serta Disabilitas.
“Semuanya masuk rekening penerima. Tahap satu dua sudah diakses penerima melalui bank yang ditunjuk pemerintah. Nah, tahap III masih verifikasi bank dan proses daftar di aplikasi Kartu KSB Maju. Semua itu merujuk dan diverifikasi dengan data terpadu nasional,” ujarnya, lagi.
Bansos Merujuk Data Nasional dan Verifikasi Berjenjang
Bidang sosial sangat luas cakupannya. Itu berdampak ke masalah kesmikinan, anak terlantar, disabilitas hingga hingga sasaran penerima bansos lainnya. Semuanya harus merujuk Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini adalah kebijakan satu data yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Pemerintah (PP).
Jika data ini tidak sesuai dengan dilapangan maka Bansos bisa bermasalah. Karena itu verifikasi sasaran juga harus berjenjang dari desa hingga Kabupaten. Sebab data syarat penerima tersebut bisa berubah ubah. Contohnya Program Keluarga Harapan (PKH), penerimanya bisa naik turun. Contohnya yatim kaitu dan kemiskinan ekstrem. Bisa berubah setiap waktu setelah turun verifikasi.
Ini berbeda dengan sasaran penerima Pendidikan dan Kesehatan dimana sasarannya bisa langsung di cek diunit pelayanan masing masing. Misalnya Puskesmas dan RSUD, untuk Maju Kesehatan. TK, SD, SMP dan SMA untuk KSB Maju Pendidikan. Sementara Disos hanya terpusat.
“Kalau dibilang kinerja kita buat retak dan anjlok apalagi raport merah, itu sama saja membuat malu Bupati sendiri. Sebaiknya kami dikonfirmasi dan uptudate data resmi terlebih dahulu, sebelum memfonis kinerja kami rapot merah,” timpalnya.
Pendamping Sosial dan Staf Turun ke Desa Desa
Untuk merealisasikan program Kartu KSB Maju sosial tadi, Dinas Sosial setempat memastikan bahwa petugas pendamping sosial bahkan staf Dinas, telah ditugasi untuk turun kesetiap desa mulai dari, Poto Tano, hingga Sekongkang. Tidak hanya itu, sosialisasi dilakukan melalui kanal media sosial, dari Facebook, Instagram, aplikasi tiktok hingga media massa.
“Bahkan real-time laporan berita dan progres kita sampaikan langsung ke bapak Bupati melalui WA pribadi. Kami juga sudah presentasi progres dan realisasi dalam rapat koordinasi rutin. Jadi alhamdulillah tidak ada teguran atau protes dari kepala daerah dan wakil kepala daerah,” demikian, Ferial.
Survey Kepuasaan Kinerja Pemda KSB Tinggi
Sebelumnya sebuah survey eksternal diterbitkan lembaga survey independen, Median, merilis survey yang mengkur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, periode 2025-2030. Hasilnya, kepuasan masyarakat mencapai 69,0 persen.
Rincian respon kepuasaan tertinggi justru berada di Dapil Pemilihan II. Survey itu yakni, di Kecamatan Brang Ene tingkat kepuasannya, 96,9 persen dan di Kecamatan Seteluk justru mencapai 88,9 persen. Tentu data ini menjukkan prestasi luar biasa.
Selanjutnya, data responden yang menilai program Pemda Sumbawa Barat yang dikenal. Hasilnya, 16,8 persen responden mengaku mengenal progrogram Kartu KSB Maju.
Untuk diketahui, angka nyaris 70 persen tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Pemda setempat itu termasuk didalamnya program Kartu KSB Maju adalah program yang dijalankan terhadap 7 Indikator. Yakni, Kartu KSB Maju Kesehatan, Pendidikan, UMKM, Nelayan, Tani Ternak dan Kartu KSB Maju sosial. jadi keberhasilan atau kepuasaan yang dimaksud secara holistik atau menyeluruh.
Artinya, masyarakat Sumbawa Barat cenderung puas atas kinerja 7 program Kartu KSB Maju tersebut. Jika puas, tentu artinya kinerja pemerintah dan seluruh OPD memuaskan.(**)
