Sumbawa Barat | Pemerintah Sumbawa Barat memastikan survey kepuasan masyarakat atas program Kartu KSB Maju, sangat tinggi.
Jumlahnya 74 persen. Akan tetapi tingkat kepuasan itu hanya beberapa sektor Kartu KSB Maju saja, yang ditangani Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akan tetapi, ada sektor lainnya, malah tingkat kepuasannya dibawah 50 persen.
“Sebagaimana diketahui, ada dua program unggulan kita. Pertama, Kartu KSB Maju dan kedua Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Dimana didalamnya banyak sekali item program. Ini harus dipahami betul oleh pejabat administratur dibawah,” kata, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmasnyah, berbicara usai melantik, 178 pejabat, di Gedung Lantai 3 Graha Fitrah, Kamis (2/10/2025).
Pernyataan kepala daerah ini, terkait dengan masih ada penyebaran informasi program strategis daerah yang tidak masif dibawah. Masyarakat, harus mengenal program pemerintah. Setelah mengenal, baru diuji realisasinya.
Kepala daerah menekankan, percuma program pemerintah bagus, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kunci keberhasilan pemerintah yaitu, ketika mayoritas masyarakat merasakan manfaat program pemerintah.
Sebagai kepala pemerintahan, kepala daerah memotret satuan kerja, sebelum mendudukan orang orang. Terutama di kecamatan. Hasilnya, banyak kendala tertentu yang membuat informasi program daerah tidak sampai ke masyarakat.
“Yang tidak tersambung itu antara kecamatan ke desa. Contoh di Jereweh, banyak pegawainya perempuan. Itu yang kita rotasi dan sesuaikan jabatannya. Agar peran kecamatan lebih optimal ke desa,” ucap, Bupati, lagi.
Kepala daerah memastikan produk program pemerintah pasti ada payung hukumnya. Tidak akan bertentangan dengan aturan diatasnya. Agar tidak ada tumpang tindih atau temuan. Pernyataan Bupati ini, sekaligus menjawab issue tumpang tindih program Kartu KSB Maju dengan program pemerintah pusat.
Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmasnyah, melantik setidaknya 178 pejabat administratur eselon III dan IV dilingkup pemerintah setempat. Pelantikan ini guna mengisi dan merotasi jabatan OPD di Kecamatan untuk memperkuat pelayanan dan pendekatan program pemerintah di desa desa.
