Dipicu Konflik Lahan, Oknum Kades dan Belasan Warga Kiantar Dilaporkan!

Sumbawa Barat | Di tengarai sengketa lahan, seorang warga Desa Seteluk Tengah, Sumbawa Barat melaporkan dugaan pengancaman, penghasutan dan intimidasi yang diduga dilakukan oknum Kepala Desa (Kades) dan belasan warga  Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, ke Polisi.

“Saya laporkan dugaan pengancaman pembunuhan, intimidasi sekelompok orang yang dihasut oleh oknum Kades. Selain kades dan warga saya juga laporkan, WL, pengusaha keturunan tionghoa tambak Kiantar yang juga ikut menghasut dan mengancam saya,” kata, Napsian, 55 tahun, ditemui wartawan usai melaporkan ke Reskrim, Polres Sumbawa Barat, Selasa (25/11/2025).

Napsian menceritakan kronologis singkat pengancaman oknum kades dan belasan warga disertai penggunaan senjata tajam. Ia beralasan, lahan peninggalan mendiang suaminya, Gunawan, dimasuki serta dikuasai pihak lain tanpa izin. Ia datang untuk memprotes dan hendak mengusir pihak tersebut.

Kemudian, sekolompok warga bersama kepala desa datang langsung mengancam menggunakan senjata tajam karena beralasan lahan yang ia klaim tersebut bukan lahan miliknya.

“Keluarga saya keberatan. Saya terancam akan dibunuh dan di massa tanpa keadilan. Ini yang saya cegah, hingga saya melaporkan kasus ini ke polisi,” tandasnya.

Ia berharap, Kepolisian Sumbawa Barat, dapat memproses laporan pihaknya demi mencegah terjadinya konflik antar warga dan kekerasan.

Kades Kerap Pemicu Konflik Agraria di KSB

Sementara itu, media merangkum sejumlah potensi konflik agraria di Kabupaten Sumbawa Barat terbesar terjadi di dua Desa di Poto Tano. Pertama Desa Tua Nanga dan Desa Kiantar.

Akar konflik karena oknum kepala desa diduga terlibat dalam jual beli lahan secara langsung dengan modus  menerbitkan Sporadik dan akta jual beli palsu bahkan di dua obyek. Selanjutnya, ada juga, oknum kepala desa yang menolak membuat Sporadik, meskipun warga telah menguasai lahan ladang dan kebun selama puluhan tahun.

Penolakan dan intervensi jual beli lahan melalui penerbitan Sporadik diatas lahan warga ini, juga memicu konflik antar warga. Kondisi ini, jika tidak disikapi serius otoritas pemerintah dan aparat keamanan, akan memicu konflik lebih luas, komunal dan melibatkan kekerasan atau konflik horizontal.

Sumber kepolisian Sumbawa Barat membenarkan laporan terhadap keterlibatan kepala desa soal Sporadik dan bisnis lahan, meningkat akhir akhir ini.

Sementara itu, beredar video kericuhan dan pengancaman sekelompok warga dan oknum kades tersebar di media sosial. Video yang viral tersebut memicu reaksi beragam pengguna media sosial.