Dandim 1628 : Pengawasan MBG Sudah, Jangan Salah Artikan

(Foto ist: Suasana Makan Gizi Gratis (MBG) di sebuah Sekolah di KSB. Tampak seorang Anggota TNI Kodim 1628/SB tengah mengawasi jalannya kegiatan tersebut

Sumbawa Barat | Insiden ditemukannya satu ulat pada satu nampan Makanan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Taliwang, direspon Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1628 Sumbawa Barat.

Institusi Militer ini menegaskan, bahwa isu viral terkait temuan ulat tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mendiskreditkan program pemerintah pusat yang sudah berjalan.

“Sejak awal, Kodim 1628/KSB telah melakukan langkah nyata dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dapur MBG, meskipun masih bertahap. Kami mengumpulkan SPPI KSB untuk memperkuat sistem pengawasan, memastikan distribusi, operasional, hingga verifikasi dapur benar-benar sesuai standar,”kata, Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letkol. Inf. Rendra Agit Trisnawan, dalam keterangan Persnya, Minggu (21/9/2025).

Kodim setempat telah memerintahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tiap wilayah, untuk secara rutin melakukan pengawasan langsung dilapangan. Di Taliwang, distribusi MBG menjangkau 11 sekolah, dari TK hingga Madrasah Aliyah. Namun, Dandim 1628/KSB menekankan adanya keterbatasan sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan disemua titik secara bersamaan.

Kecam viralisasi Insiden MBG, Tanpa Cek Ricek

Dandim Sumbawa Barat bahkan mengecam pihak yang justru memilih memviralkan temuan tersebut tanpa upaya investigasi dan klarifikasi terlebih dahulu.

“Langkah seperti itu tidak bertanggung jawab dan hanya menyesatkan publik. Satu porsi makanan yang tidak layak tidak bisa digeneralisir untuk menilai seluruh program MBG gagal. Itu tindakan yang gegabah dan merugikan banyak pihak,” tegasnya.

Menurut TNI program MBG sendiri terbukti membawa manfaat luas, bukan hanya untuk anak-anak penerima manfaat, tetapi juga bagi petani, peternak, dan tenaga kerja lokal yang terlibat. Menghentikan program hanya karena satu kasus akan memukul perekonomian masyarakat dan mengabaikan manfaat nyata yang sudah dirasakan.

Dandim menekankan bahwa setiap kekurangan harus ditangani dengan investigasi langsung dan perbaikan pada titik masalah. Bukan dengan menyebarkan isu yang membesar-besarkan keadaan hingga menciptakan keresahan.

“Program ini adalah program pemerintah yang sangat nyata manfaatnya untuk rakyat. Mari kita dukung dengan kritik yang membangun, bukan dengan langkah destruktif yang hanya memperkeruh suasana,” tutupnya, tegas.