(Abdul Hamid, S.Pd, Kepala DPMDes KSB) Foto : Ist
Sumbawa Barat | Pemerintah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, berharap Pemerintah Desa (Pemdes) tidak boleh mengalami kebuntuan, hingga memicu keterlambatan realisasi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
DPMDes memang melihat, kendala utama lambannya realisasi Kopdes Merah Putih ini, di pengadaan lahan. Kadang Pemdes kesulitan mendapatkan posisi lahan yang pas dan sesuai dengan standar Kopdes tadi.
“Tapi kita tidak boleh membiarkan Pemdes terlalu lama mengalami kebuntuan soal ini. Maka itu, Kepala Desa (Kades) tidak boleh pasif. Lebih aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten. Ada DPMDes dan Diskoperindag,” kata, Kepala DPMDes Sumbawa Barat, Abdul Hamid, S.Pd, dihubungi media, Rabu (18/2/2026).
Sebagai pembina desa, pihaknya bisa mengusulkan solusi yang lebih komprehensif jika Pemdes belum mendapatkan solusi soal lahan. Asalkan dikoordinasikan. Misalnya, dengan mencarikan lahan baru dari hibah tanah Pemda atau, pengadaan tanah baru.
Meskipun secara teknis, solusi dan kendala seperti tadi belum dirapatkan dilevel pemerintah kabupaten, kendala yang dihadapi Kades bisa menjadi bahan Rapat Terbatas (RATAS), untuk percepatan realisasi pembangunan Kopdes Merah Putih ini.
“Menurut saya, sebenarnya Pemdes sudah maksimal ingin mendorong percepatan program Proyek Strategis Nasional (PSN) Kopdes ini. Jadi semangat menyambut instruksi pusat itu, sudah luar biasa. Hanya saja realisasi memang masih dibawah 50 persen, akan tetapi Pemdes juga tidak memiliki ruang anggaran lagi, sebab dikhawatirkan bermasalah,” timpalnya.
Sebagaimana diketahui, PSN Kopdes Merah Putih ini dibangun oleh Agrinas, BUMN dan didampingi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Agrinas sendiri didanai pemerintah pusat melalui pemotongan Dana Desa (DD).
Pemerintah Sumbawa Barat sendiri memastikan mendukung penuh percepatan PSN Kopdes Merah Putih untuk membangun pemerataan dan perekonomian di daerah.
