Sahril Amin : Akan Ada Gerakan Politik Rakyat Dorong Hak Inisiatif DPR

Sumbawa Barat | Presidium Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menargetkan mendorong Undang Undang (UU) inisiatif DPR RI guna pengesahan pemekaran PPS.

Aliansi menilai, konsolidasi rapat akbar Aliansi PPS se Pulau Sumbawa, 10 November 2025 nanti yang berpusat di ibu kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan bagian dari gerakan politik rakyat.

“Gerakan rakyat mendorong pemekaran Provinsi baru, PPS merupakan siklus 20 tahunan. Itu diperjuangkan sejak KP3S hingga presidium aliansi seperti sekarang ini,” kata, Presiden Presidium Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin, dalam konfrensi Pers resminya, Jum’at (7/11/2025).

Aliansi menekan gerakan mendorong pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa melalui banyak jalur. Jika dulu, ditempuh melalui jalur eksekutif, kini Aliansi melanjutkan dengan mengkonsolidasi rakyat, agar mendorong UU hak inisiatif DPR RI di Senayan, Jakarta.

Sahril Amin menegaskan, berkaca dari pengalaman pemekaran kabupaten Sumbawa menjadi Kabupaten Sumbawa Barat, sejarah terbentuknya juga melalui hak inisiatif anggota DPR RI. Karena dorongan politik gerakan dan konsolidasi kolaborasi elit dan rakyat, maka UU Nomor 30 Tahun 2003 usulan inisiatif DPR RI akhirnya disetujui dan disahkan.

“Kita bekerjasama dengan Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) pusat. Maka, asalkan gerakan konsolidasi rakyat ini masif dan progresif, ditargetkan tanggal 26 bulan 6, tahun 2026 PPS bisa terbentuk dan membawa kesejahteraan bagi warga Pulau Sumbawa tadi,” demikian, Sahril.

Saat ini, Aliansi melaporkan rencana konsulidasi atau rapat akbar Aliansi PPS di Kota Taliwang, sudah siap. Diperkirakan sejumlah tokoh Pulau Sumbawa akan hadir. Termasuk ribuan massa warga lima Kabupaten juga dijadwalkan memadati arena rapat akbar dimaksud.

Presidium Aliansi PPS berharap, dengan dukungan segenap tokoh dan warga Pulau Sumbawa, khususnya warga Sumbawa Barat, rapat aknra tersebut bisa menghasilkan rumusan gerakan bersama, terpadu dan kuat, guna menyongsong agenda pengesahan UU gak inisiatif DPR RI, terhadap pembentukan PPS bisa berjalan dengan lancar.