Sumbawa Barat | Kebijakan Pemerintah Sumbawa Barat, melalui program strategisnya Kartu KSB Maju Perikanan ternyata, merealisasikan perintah dari UU No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak Garam.
“Visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan, itu ada dasar hukumnya. Yakni, UU tadi. Jadi Pemda KSB bekerja justru fokus menunaikan amanat negara,” kata, Noto Karyono, S.Pi, kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Esensi dari program KSB Maju Perikanan yakni perlindungan jiwa dan jaminan keberlanjutan kesejahteraan keluarga nelayan dimasa yang akan datang. Ini menjadi program prioritas karena pemerintah Sumbawa Barat, memahami, bahwa nelayan ikut juga menjadi tulang punggung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, sosialisasi dan pendampingan realisasi program Kartu KSB Maju Perikanan terus digencarkan. Pemerintah menargetkan ada 3008 nelayan yang akan disasar program asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi nelayan.
Ditarget, hingga Desember 2025 nanti, seluruh nelayan di Sumbawa Barat, telah mengantongi Kartu Usaha Perikanan Produktif (KUSUKA). Sebagai syarat nelayan didaftarkan dalam asuransi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan khusus nelayan.
Praktis, Sumbawa Barat menjadi satu satunya Kabupaten di Indonesia yang mendaftarkan rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan dalam BPJS ketenagakerjaan. Biasanya, BPJS ketenagakerjaan didominasi pekerja tambang atau industri ekstraktif lainnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB mencatat, sekitar 82 persen ekonomi Provinsi di Nusa Tenggara itu ditopang sumber daya pertambangan. Sementara sisanya, digerakkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
Kecilnya sumbangsih sektor perikanan dalam menyumbang angka pertumbuhan ekonomi menjadikan Perikanan sektor yang tidak digarap serius pemerintah. (sumber ANTARA, 25 Oktober 2025).
Data terbaru sensus Perikanan yang dirilis Kementerian Perikanan RI menyebutkan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Nusa Tenggara Barat, naik 0,14 persen. Atau berada pada level 109,99 poin. Atau berada di urutan ke 9 tertinggi nasional. Kondisi ini memotret bahwa, produktifitas nelayan di NTB meningkat signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024-2025 menyebutkan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengendalikan 3,67 persen lapangan usaha yang menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Sumbawa Barat dari tahun ketahun. Baru sisanya dikuasai sektor tambang 84,61 persen.
Dari data diatas, membuktikan bahwa sektor pertanian dan Perikanan adalah sektor yang sangat menjanjikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.(**)
