Oleh : Ni Nyoman Dewi Kartini/Semester 3/S1 Statistika
Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang tangguh, inklusif, sejahtera, dan
berkelanjutan pada perayaan 100 tahun kemerdekaan. Salah satu fondasi utama untuk mewujudkan visi tersebut adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang diproyeksikan bisa tercapai melalui bonus demografi antara tahun 2030-2040.
Pada periode ini, tenaga kerja produktif Indonesia akan mencapai puncaknya. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah, apakah sistem pendidikan Indonesia saat ini siap menghasilkan SDM berkualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan besar ini?
Kesiapan Pendidikan Indonesia: Apakah Sudah Siap?
Meskipun visi Indonesia Emas 2045 menawarkan masa depan yang cerah, realita menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang perlu diperbaiki. Jika pembenahan sistem pendidikan tidak segera dilakukan, Indonesia berisiko berubah dari “Emas” menjadi “Cemas” pada tahun 2045, di mana bonus demografi bisa menjadi beban, bukan kekuatan yang akan mendorong terwujudnya tujuan Indonesia emas.
Pendidikan yang berkualitas adalah elemen vital dalam membangun
SDM yang kompeten. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga harus mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan nyata.
Sayangnya, sistem pendidikan Indonesia masih terlalu berfokus pada teori dan pengujian, sehingga lulusan sering kali merasa tidak siap menghadapi realitas kehidupan yang kompleks. Selain itu,
pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan global mengharuskan sistem pendidikan untuk lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Masalah Pendidikan: Dari Ketidakmerataan Hingga Kualitas Pengajar
Salah satu masalah utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ketidakmerataan akses pendidikan. Perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat mencolok. Di banyak wilayah terpencil, akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, guru berkualitas, dan teknologi pembelajaran masih sangat terbatas. Masalah ini diperparah dengan rendahnya kualitas tenaga pengajar. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa hanya kurang dari 50% dari total 2,7 juta guru di Indonesia yang memenuhi standar kompetensi profesional.
Rendahnya kualitas guru tentu berdampak langsung pada rendahnya mutu pendidikan yang diterima siswa. Tidak hanya itu, meskipun 20% APBN telah dialokasikan untuk sektor pendidikan, alokasi anggaran ini belum optimal. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan akses teknologi. Pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran, ditambah dengan masalah korupsi dalam distribusi dana, seringkali menghambat upaya perbaikan pendidikan.
Masalah ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya hasil pendidikan Indonesia di tingkat internasional, seperti yang terlihat dari hasil Program for International Student Assessment (PISA) 2022, di mana siswa Indonesia berada di peringkat ke-66 dari 81 negara.
Kurikulum yang Tidak Stabil dan Politisasi Pendidikan
Pergantian kurikulum yang terlalu sering menjadi masalah signifikan lainnya. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering berubah setiap pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan, sehingga menciptakan ketidakstabilan dan kebingungan bagi guru, siswa, dan orang tua. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengalami setidaknya tiga perubahan kurikulum besar. Perubahan ini mengganggu adaptasi guru dan siswa terhadap metode pembelajaran yang efektif.
Selain itu, politisasi pendidikan menjadi tantangan serius. Banyak sekolah dan perguruan tinggi lebih berfokus pada pencapaian akreditasi tinggi untuk meningkatkan citra mereka, bahkan dengan cara yang tidak etis, seperti memanipulasi nilai siswa. Penelitian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020 menemukan bahwa sekitar 20% sekolah negeri di Indonesia terindikasi melakukan kecurangan dalam sistem penilaian dan ujian nasional.
Menuju Indonesia Emas: Reformasi Pendidikan yang Diperlukan
Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa Indonesia telah melakukan berbagai reformasi pendidikan, seperti penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dan peningkatan anggaran pendidikan. Namun, meskipun langkah-langkah ini positif, implementasinya masih lemah di lapangan. Banyak sekolah belum siap menerapkan kurikulum baru secara efektif, dan dana pendidikan sering tidak dikelola dengan transparan.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,
Indonesia harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas guru, memastikan akses pendidikan yang merata, menstabilkan kurikulum, serta mengelola anggaran pendidikan dengan lebih transparan dan tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri perlu diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
Pendidikan adalah kunci utama menuju Indonesia Emas 2045.
Tanpa perbaikan signifikan, visi besar ini bisa berubah menjadi ancaman, bukan peluang. Pendidikan yang inklusif, merata, berkualitas, serta relevan dengan kebutuhan zaman akan memastikan bonus demografi menjadi kekuatan, bukan beban. Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada akreditasi dan angka, tetapi harus memperjuangkan pendidikan yang mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Perlu ada komitmen dari semua pihak pemerintah, masyarakat, dan dunia industri untuk bekerja sama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang mampu mendukung pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Hanya dengan sistem pendidikan yang kuat dan berdaya saing, Indonesia bisa benar-benar mencapai visi Indonesia Emas, bukan (C) emas.
