Sumbawa Barat, insidentb.com | Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bergerak cepat dalam mematangkan cetak biru pembangunan daerah lewat Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028, dengan mengangkat tema strategis “Memantapkan Konektivitas dan Infrastruktur Kewilayahan yang Menopang Klaster Ekonomi Baru,”.
Langkah Bappeda KSB ini menjadi benteng awal untuk memastikan setiap rupiah anggaran dirancang secara presisi, terukur, dan benar benar mampu melahirkan diversifikasi ekonomi daerah.
Ketegasan arah kebijakan terlihat sejak pembukaan acara. Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah roh dari eksekusi kebijakan, sehingga tidak boleh dilepas begitu saja kepada staf teknis.
“Kepala OPD wajib menguasai substansi perencanaan di instansinya masing masing. Jangan serahkan urusan vital ini sepenuhnya kepada staf,” tegas Bupati dalam kegiatan Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berlangsung di lantai III, Kantor Setda KTC, Senin (12/10/2026).
Bupati juga menginstruksikan seluruh OPD menjadikan Inspektorat sebagai mitra konsultasi aktif sejak tahap awal rancangan, bukan hanya penindak di akhir.
Sementara, Kepala Bappeda KSB, Suhadi, menyampaikan bahwa orientasi ini berfungsi sebagai saringan awal untuk menyamakan persepsi seluruh instansi. Ia menekankan pentingnya kepatuhan regulasi dan integrasi antar dokumen perencanaan agar program yang disusun tidak lepas dari visi jangka panjang daerah.
Di sela forum, Pemkab KSB memberikan apresiasi atas kinerja perencanaan sepanjang tahun 2026. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) dinobatkan sebagai OPD Perencanaan Terbaik. Sementara pada kategori Tim Penyusun Program Terbaik, penghargaan diraih oleh Dinas Perkim, Dinsos, dan Dinas Pertanian.
Dipandu Asisten II, Syahril, ST, orientasi ini menghadirkan tiga pilar pengawal kebijakan daerah, Kepala Bappeda Suhadi (Sisi Perencanaan), Kepala BPKAD H. Amar Syarifuddin (Postur Keuangan), dan Samsul Bahri dari Inspektorat KSB (Aspek Pengawasan & Kepatuhan).
Langkah Bappeda memfokuskan RKPD 2028 pada klaster ekonomi baru dinilai sebagai keputusan penting. Selama ini, struktur PDRB KSB sangat mendominasi sektor ekstraktif tambang. Melalui penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah serta dorongan hilirisasi baik skala mikro maupun makro KSB tengah menyiapkan bantalan ekonomi baru yang lebih adaptif, variatif, dan berkelanjutan.
Sinergi ketat dari hulu ke hilir ini mempertegas komitmen Bappeda KSB, RKPD 2028 bukan hanya tumpukan dokumen administratif, melainkan instrumen nyata pemutus ketergantungan tambang demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat Sumbawa Barat.
