Sumbawa Barat, insidentb.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pengawasan keuangan daerah.
Hal ini dibuktikan melalui agenda kunjungan kerja resmi yang dilakukan oleh unsur pimpinan dewan bersama gabungan komisi ke Jakarta pada hari Selasa, 1 September 2026.
Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan di Taliwang pada bulan Agustus 2026 dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, rombongan legislatif ini membawa misi penting untuk membahas dua agenda penting yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Dalam surat pemberitahuan resmi tersebut, agenda kunjungan kerja ini terbagi menjadi dua sesi utama di tempat yang berbeda. Sesi pertama dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 Wita bertempat di kantor PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia). Pada sesi ini, fokus pembahasan ditekankan pada konsultasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam rangka pembangunan dan pengelolaan alat penerangan jalan.
Langkah ini dinilai sangat esensial guna mencari skema pembiayaan alternatif yang efektif dan efisien demi memperluas cakupan infrastruktur penerangan bagi warga di Kabupaten Sumbawa Barat.
Selanjutnya, pada sesi kedua pukul 14.00 Wita, rombongan melanjutkan agenda konsultasi ke Komisi B DPR Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama dalam pertemuan dengan Komisi B DPR Provinsi DKI Jakarta ini adalah mendiskusikan sistem pengawasan serta regulasi terkait penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola BUMD ini menjadi sorotan utama agar ke depannya badan usaha milik daerah mampu beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan delegasi dari Kabupaten Sumbawa Barat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Kaharuddin Umar, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Merliza, S.Sos.I., M.M. Turut serta pula sejumlah pimpinan dan anggota dari gabungan komisi.
Melalui keikutsertaan unsur pimpinan dan lintas komisi ini, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis yang diambil senantiasa melalui kajian mendalam dan koordinasi lintas sektoral yang matang.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga tinggi negara serta badan penjaminan infrastruktur, tetapi juga membawa dampak nyata bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.(**)
