CSR Diduga Berkedok Binaan, PT AMNT Dituding Abaikan UU

  • Bagikan

(Foto Ilustrasi)

Sumbawa Barat | Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) kerap dijadikan kedok atau alasan untuk kepentingan internal perusahaan demi mencapai keuntungan tertentu.

Keuntungan yang dituju-pun bervariasi, mulai dari keuntungan kelompok internal sampai dengan keuntungan pribadi. Bahkan, CSR yang seharusnya menjadi tanggung jawab sosial, kerap malah diselewengkan untuk kepentingan tertentu.

Seperti halnya, CSR PT AMNT disebut-sebut berkedok binaan sehingga, dengan ketidakjelasan terhadap dana CSR memunculkan spekulasi-spekulasi negatif ditengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah penghasil. Bukan hanya itu saja, bahkan PT AMNT kerap dituding mengabaikan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut terkuak, berdasarkan hasil penelusuran Tim Aliansi Jurnalis Investigasi (AJI) Kabupaten Sumbawa Barat baru-baru ini dalam rangka melakukan investigasi khusus dan mencari fakta terkait kebenaran terhadap tanggung jawab sosial/CSR PT AMNT yang selama ini diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Dari data yang ada, sebagian pelaku usaha mengaku jika selama ini usaha yang digelutinya merupakan usaha pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Dana CSR.

“Kami murni bisnis pak. Tidak ada yang namanya dana CSR untuk kami. Kami gak tahu itu, kurang paham pak terkait dana CSR. Intinya, kami bisnis,” ujar Eliza pengusaha bibit pohon saat ditemui Tim AJI dilokasi perkebunan di wilayah desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang.

Senada dengan Eliza, pengusaha ijuk asal Jereweh, Tarmizi menyampaikan hal yang sama saat berbincang-bincang dengan Tim AJI.

Ia mengaku jika selama ini dirinya hanya sebagai penyedia tempat pengrajin ijuk untuk kebutuhan bisnis PT AMNT.

“Kami hanya penyedia tempat pak. Ini murni usaha pribadi,” akunya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) Muh. Erry Satriyawan, SH, MH, CPCLE dikonfirmasi wartawan menyebut jika benar apa yang dikatakan oleh sejumlah pelaku maka PT AMNT mengabaikan aturan perundang-undangan dan aturan lainnya dan ini harus dipertanggung jawabkan.

Rekap Tahun 2021 Eksport Konsentrat Tembaga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara

Mahasiswa S3 Doktoral Ilmu Hukum Unram itu menjelaskan, PT AMNT harus paham CSR itu kewajiban bukan belas kasih yang bisa suka-suka disalurkan. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

“Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau pencabutan IUP atau IUPK. Karena kami sedang menyiapkan beberapa data dan fakta terkait hal ini untuk kemudian kami tindak lanjuti secara konstitusional,” bebernya.

Perlu diketahui publik, lanjut dia berdasarkan Rekap Tahun 2021 Eksport Konsentrat Tembaga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dengan nilai penjualan Provisional adalah 1.147.537.885,83 (USD) sekitar 16.6 Triliun (kurs 14.500), sekian banyak hasil dari perut bumi kami Sumbawa Barat yang dikeruk tapi sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mampu.

“Saya pertegas kalau selama ini PT AMNT berpikir bahwa rakyat dan putra putri KSB bodoh! anda salah besar,” tegas Advokat muda asal KSB ini.

Ia juga menyesalkan sikap tidak transparan yang dilakukan PT AMNT, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, PT AMNT telah mengabaikan hak setiap orang terutama masyarakat KSB untuk memperoleh Informasi guna mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami tegaskan, jangan sampai perusahaan menjadikan CSR hanya sebagai kedok dan mengabaikan kaidah Good Mining Practice (GMP), dimana CSR memiliki tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan. Dan ini kewajiban, bukan belas kasih,” ujarnya.

“Kita ingatkan perusahaan jangan main-main dengan CSR, jika disalahgunakan tentu ada konsekuensinya,” tegas Erry menambahkan.

Sebelumnya, PT AMNT melalui Head Of Corporate Communication AMNT, Kartika Octaviana dilansir dari sejumlah media lokal, regional maupun nasional menyebut, PT AMNT terus berkomitmen dalam melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Melalui pemberdayaan itu juga pihaknya berharap akan terwujud masyarakat mandiri di sekitar tambang.

“Kami berdayakan masyarakat sekitar tambang seperti pembuatan coconet-cocopeat berasal dari desa Maluk, pembuatan ijuk di Desa Jereweh. Sementara, bibit pohon reklamasi di desa Sekongkang dan Tongo,” jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk mengkontrol erosi di area reklamasi, perusahaan memasang jaring yang terbuat dari serabut kelapa (coconet), lalu melakukan penebaran biji tanaman dengan metode hydroseeding. Coconet yang berfungsi untuk kontrol erosi pada areal reklamasi tersebut diperoleh dari hasil produksi unit usaha lokal disekitar tambang.

“Dari tahun 2015 hingga Desember 2020, lebih dari 400 ton limbah kelapa telah didaur ulang masyarakat sekitar tambang menjadi coconet dan cocopeat yang berguna sebagai pengendali erosi di area reklamasi,” ujarnya.

Unit usaha pengolahan serabut kelapa untuk menghasilkan coconet, ini menjadi salah satu program lingkungan perusahaan melalui pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya lokal karena hasil produksinya sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi tambang.

Selain itu, tenaga kerja di lokasi reklamasi sendiri berasal dari warga lokal lingkar tambang, seperti dari Desa Tongo, Sekongkang, Jereweh dan Taliwang. Karena Sub kontraktornya berasal dari perusahan lokal.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!