Sumbawa Barat | Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya daerah pesisir dengan memiliki laut seluas 1050 hektar membutuhkan pengawasan dan penjagaan yang ekstra ketat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Ir. Amin Sudiono, MM dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat yang digelar bersama anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, belum lama ini.
“Pengawasan di wilayah pesisir perlu di perketat dan dijaga, mengingat kawasan laut di KSB cukup besar dengan memiliki luas 1050 hektar. Selain itu, Sumbawa Barat memiliki pantai yang menarik dan indah, belum lagi dari sisi SDA nya, baik ikan dan terumbu karang,” ungkap Kadis Perikanan.
Diketahui, bahwa belum lama ini di wilayah Gili Balu, Kecamatan Poto Tano sering dijumpai para Ilegal fishing seperti penangkapan ikan melalui pengeboman yang menggunakan kompresor dan bahan kimia. Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan dan tidak dijaga maka akan merusak biota laut.
“Untuk itu, kita sepakat untuk terus menjaga laut kita dengan baik sehingga tidak merusak biota laut dan akhirnya anak cucu kita tidak merasakan keindahan laut dan biotanya,” bebernya.
Melalui kegiatan ini, ia berharap peran penting masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi wilayah pesisir, apalagi dengan terbentuknya Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) akan sangat terbantukan terutama dalam menjaga di wilayah pesisir.
”Alhamdulillah di KSB sendiri sudah terbentuk 10 Pokmaswas diantaranya, wilayah Balad di Taliwang, Batu Payung di Desa Kertasari, Batu layar di Jelenga, Bina Lestari di Maluk, Liang Curuk di Senayan, Pasir Putih di Kiantar, Tanjung Prata di Desa Kiantar, Kualawa Poto Tano, Gili Poto Tano dan Sekongkang. Semoga dengan terbentuknya Pokmaswas dapat membantu menjaga wilayah pesisir,” demikian, Amin Sudiono.
