InsideNTB.com, Sumbawa Barat – Sejumlah warga Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat mengecam tindakan yang dilakukan tim fasilitasi pembebasan lahan yang diduga memasang patok untuk bandar udara tanpa izin dari pemilik lahan.
Pasalnya, sebagian warga sejak awal telah menolak untuk menjual lahan tersebut, bahkan telah berusaha menyampaikan kepada tim fasilitasi baik Kades, Camat Poto Tano dan tim konsultan perencanaan bahwa tanah warga tidak akan dijual.
“Sampai kapan pun kami tidak akan pernah menjual lahan ini. Jadi, percuma saja memasang patok tersebut. Kan, sudah kami tegaskan kepada tim pembebasan lahan dan konsultan lainya tidak usah turun lagi ke lahan kami, apabila kami dipaksa terus, kami akan lawan,” tegas H. Samsudin yang didampingi warga lainnya, Kamis (29/4/2021).
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada saat Bupati KSB melakukan sosialisasi di Kantor Desa Kiantar, itu hanya dihadiri oleh warga yang lahannya tidak masuk dalam rencana pembebasan pembangunan Bandara tersebut.
“Kami dengan tegas menyampaikan kepada tim pembebasan lahan, agar jangan lagi memaksa kami untuk menjual tanah kami, karena sampai kapanpun kami tidak akan menjual tanah dari warisan nenek moyang kami untuk pembangunan Bandara di Desa Kiantar,” ujarnya.
Sementara, M. Yasin warga setempat juga menjelaskan bahwa dampak dari pembangunan bandar udara yang akan dibangun bukan membawa kesejahteraan bagi warga Kiantar, justru berpotensi mematikan dua sektor utama penghasilan warga yakni, pertanian jagung, peternakan sapi dan kambing, karena penghasilan jagung, sapi dan kambing di wilayah Kiantar adalah sektor penyumbang terbesar di Sumbawa Barat.
“Kami menolak keras menjual tanah kami, sebab tanah tersebut adalah satu-satunya tempat mata pencaharian kami sehari-hari,” tegas, M. Yasin yang di aminin oleh pemilik lahan jagung lainnya.
“Pemerintah Daerah harus berpikir bijak, karena pembangunan bandara tersebut bukan membawa kesejahteraan bagi kami, justru membunuh sumber penghasilan kami,” imbuhnya.
Sementara, Camat Poto Tano Agusman S.Pt, di konfirmasi, Jum’at (30/4/2021) membantah jika ada penolakan dari warga setempat.
Menurutnya, secara mekanisme sebelumnya di lakukan pematokan lahan, Bupati KSB telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan bandara desa Kiantar. Bahkan, dalam sosialisasi tersebut warga yang notabene tidak setuju hadir dalam sosialisasi yang dilaksakan beberapa waktu yang lalu.
“Jadi, ada miss komunikasi antara warga dan tim 12 yang ada di tingkat desa,” aku Agusman.
Terkait dengan izin pemasangan patok, Agusman menjelaskan bahwa semuanya tidak ada masalah, karena semua tahapan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme.
Dirinya tidak menafikan jika ada pihak-pihak yang protes itu hal wajar saja. Akan tetapi tim akan berusaha melakukan pendekatan lagi terhadap warga yang merasa kecewa.
“Memang ada protes, disaat pemasangan patok dan tahapan lainnya, namun setelah kita lakukan mediasi di kantor desa tidak ada penolakan dari warga. Kami berharap kepada warga untuk mendukung penuh rencana pembangunan bandara ini. Intinya, warga jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak benar. Jika tidak puas silakan datang langsung ke kantor desa atau ke kantor kecamatan,” demikian, pungkasnya.
Hingga berita ini dipublish, ketua Tim Fasilitasi Pembebasan Lahan Bandara, Amar Nurmasyah, ST, M.Si dan anggotanya, yang berusaha dihubungi awak media belum memberikan keterangan resmi terkait masalah tersebut. Namun, media ini akan berusaha dalam waktu dekat melakukan konfirmasi.(RED/ID)
